Inovasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Keragaman geografis, budaya dan sosial Indonesia berarti juga bahwa tiap wilayah menghadapi tantangan yang cukup spesifik, dan hal ini membutuhkan pendekatan yang tepat terhadap kondisi dan kebutuhan lokal.

Untuk menyelesaikan masalah pada tingkat lokal, pemimpin dan masyarakat setempat membutuhkan kapasitas dan kewenangan untuk mengidentifikasi masalah mereka sendiri dan mengembangkan solusi yang sesuai dengan konteks masing-masing.

Namun, walaupun memiliki besaran dana transfer, dana tersebut tidak selalu dimanfaatkan secara efektif atau inovatif dalam mengatasi masalah pembangunan yang ada. Beberapa permasalahan yang seharusnya dapat diatasi pada tingkat lokal, namun tidak ditangani dengan baik, yang kemudian menjadi masalah nasional.

Beberapa tantangan utama bagi tata kelola dalam sistem desentralisasi Indonesia, antara lain: regulasi yang belum memadai (tumpang tindih, saling bertentangan, terlalu kompleks) atau kurangnya regulasi; kurangnya pendekatan inovatif untuk mengatasi masalah pembangunan; lemahnya kapasitas untuk memimpin perubahan pada tingkat lokal; kurangnya kerja sama antar pemerintah daerah dan antar desa dalam mengatasi masalah bersama; serta lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah lokal dan antar tingkat pemerintahan lokal, provinsi dan nasional.

Maka pertanyaan yang dapat diajukan adalah: Apa upaya dan inovasi untuk memperkuat kepemimpinan dan tata kelola lokal sebagai dasar bagi pemerataan pembangunan di seluruh wilayah?

Submisi terbuka untuk makalah dengan topik-topik berikut:

1. Strategi untuk memperkuat kepemimpinan lokal dan inovasi, serta tantangan yang dihadapi.
2. Tantangan dalam lingkungan makro kelembagaan (institutional environment), yaitu regulasi dan norma (termasuk kearifan dan budaya lokal) bagi inovasi lokal dan percepatan pembangunan daerah.
3. Kerja sama dan kolaborasi antar daerah dan pelaku pembangunan.
4. Koordinasi perencanaan dan penganggaran untuk percepatan pembangunan.
5. Kolaborasi antara tingkatan pemerintah dalam mengatasi persoalan lokal.
6. Peluang dan tantangan dalam penerapan kontrak kinerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.