Digitalisasi Koperasi untuk Membuka Potensi Ekonomi Berbasis Kebersamaan

Pemerintah tengah berupaya mendorong pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Tanah Air dengan langkah yang dilakukan baik dari pemerintah pusat dan daerah. Mari kita tengok sedikit situasi hari ini. Pertama, kebijakan ekonomi dengan pola usaha individual, yang berorientasi pada kompetisi dan pengumpulan keuntungan oleh pemilik modal, telah melahirkan kesenjangan. Kedua, kesenjangan terlihat pada jumlah usaha di Indonesia secara keseluruhan 98,8 persen unit usaha adalah mikro, 1 persen usaha kecil, dan selebihnya 1 persen usaha menengah dan 0,01 persen usaha besar. Ketiga, kesenjangan juga tecermin dalam kepemilikan aset, 10 persen terkaya di Indonesia memiliki 77 persen aset dan 1 persen memiliki lebih dari 50 persen kekayaan negeri.

Kenyataannya, memang jarang kita menemukan koperasi di sektor-sektor riil yang berkembang besar. Hampir seluruh rak di minimarket dan supermarket dikuasai produk pabrikan besar milik segelintir pemodal. Jaringan toko ritel pun dikuasai oleh pemilik modal individual. Untuk mengubah situasi ini tentu perlu strategi berbeda, dan sudah semestinya jika kita serius menelaah strategi pengembangan ekonomi yang berbasis gotong royong atau kebersamaan sebagai strategi penyeimbang dengan Koperasi.

"Berbasis KEBERSAMAAN" Koperasi bukan (hanya) keuangan mikro atau soal simpan pinjam. Koperasi adalah sistem ekonomi yang menggunakan paradigma berbeda (atau kebalikan) dari kapitalisme, mendasarkan diri pada basis "strategi" yang berbeda dibandingkan bisnis privat CV dan PT. Secara garis besar, koperasi berpondasi pada kebersamaan dan orang, sedangkan usaha privat mengandalkan individu dan modal. Selain perbedaan model pengelolaan, karakter kebersamaan dalam koperasi juga melahirkan keharusan adanya manajemen terbuka yang dapat menghindarkan praktik-praktik usaha tidak adil.

Koperasi mestinya dapat bebas dikembangkan untuk segala jenis usaha, membentuk ekosistem yang saling menunjang. Kita sebagai bangsa yang memiliki karakter gotong royong, sudah menyadari pentingnya tatanan ekonomi yang berbasis kebersamaan, aktifitas ekonomi yang faedahnya bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Itulah koperasi, yang sering disebut sebagai soko guru perekonomian Indonesia.

Di sejumlah negara, peran koperasi pada ekonomi warga dapat dilihat dari data International Cooperative Alliance. Pada 2014, di Amerika Serikat 20.000 koperasi membuka 2 juta pekerjaan, di Perancis 21.000 koperasi memberi pekerjaan 1 juta orang. Di Jepang 91 persen petaninya anggota koperasi dengan nilai usaha lebih dari 90 miliar dollar AS. Di Selandia Baru, koperasi menguasai 95 persen produk berbasis susu (dairy products) dalam negeri dan ekspor.

Dan di Indonesia, menurut data Kementerian Koperasi dan UKM per Maret 2017, jumlah koperasi aktif di Indonesia sekitar 150.000 unit, 26 juta anggota atau sekitar 10% populasi penduduk di Indonesia dengan volume usaha setahun Rp 175 triliun, sisa hasil usaha Rp 8 triliun dan menyerap sekitar 350.000 tenaga kerja.

Permasalahannya, persepsi banyak pihak terhadap koperasi kebanyakan sekadar koperasi simpan pinjam, dilengkapi dengan berbagai berita negatif dan pengalaman pahit di masyarakat. Koperasi pun stagnan, banyak yang tertinggal dari sentuhan teknologi dan automasi finansial. Management anggota koperasi pun tidak mudah, ditambah pengelolaan akutansi sekelas bank kecil dengan tuntutan tranparansi untuk seluruh anggotanya. Hal tersebut semakin mendorong perlunya solusi digitalisasi koperasi yang scaleable dan terjangkau bagi koperasi. Bukan pendirian satu atau dua koperasi dibidang digital saja, tapi solusi yang dapat membantu sistem tatakelola koperasi secara keseluruhan yang bukan hanya dapat menjadi solusi untuk koperasi besar dan modern tapi juga mampu membantu koperasi kecil dan koperasi desa.

Perlunya modernisasi Rapat Anggota Tahunan agar bisa dilakukan secara online voting, transparansi akutansi keuangan dalam simpanan wajib hingga SHU, dan berbagai akses yang memudahkan perekrutan anggota koperasi tanpa dibatasi ruang offline dan waktu tertentu. Sebuah sistem Software As A Service (SAAS) yang terbuka dan mampu membantu mulai dari pendirian koperasi baru hingga managerial koperasi yang sudah ada. Implikasinya, kemudahan pembentukan koperasi baru dan kemudahan managerial koperasi existing tentu dapat meningkatkan kredibilitas bagi koperasi, memudahkan pemerintah untuk melakukan analisa kelayakan usaha koperasi dan terbukanya lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Bila puluhan juta masyarakat, komunitas dan usaha mikro membangun usaha bersama, kita sebagai bangsa akan punya jaring pengaman ekonomi yang kokoh dan berkeadilan, ekonomi berbasis kebersamaan. Dengan Koperasi mari #AtasiKesenjangan di Indonesia.