TentangSpecial Session Transforming Blue Jewel of Indonesia

Dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah dan pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, Provinsi Kepulauan Riau akan didorong sebagai salah satu sumber pertumbuhan wilayah luar Jawa dengan optimalisasi kekayaan maritim serta peningkatan kontribusi ekspor terutama produk industri berteknologi tinggi dan bernilai tambah tinggi. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Kementerian PPN/Bappenas menyusun dokumen Peta Jalan Transformasi Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau, yang meliputi arah kebijakan jangka panjang tahun 2025-2045 dan program percepatan (program quick wins yang mendukung agenda game changers untuk memberikan dampak signifikan pada jangka pendek).

Provinsi Kepulauan Riau memiliki urgensi untuk bertransformasi dikarenakan adanya pola pertumbuhan ekonomi yang stagnan diiringi pertumbuhan industri pengolahan yang terus mengalami perlambatan. Selain itu, kontribusi ekonomi di tingkat kabupaten/kota menunjukkan ketimpangan yang tinggi, sehingga dibutuhkan sumber-sumber pertumbuhan baru untuk mendorong pemerataan pembangunan, dimana hal ini sangat terkait dengan masih adanya hambatan konektivitas dalam menghubungkan aktivitas-aktivitas ekonomi antar kabupaten/kota yang terletak di gugusan pulau-pulau dengan jarak yang jauh.

Untuk menjawab tantangan tersebut, peta jalan Transformasi Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan tema “Merajut Permata Biru Gerbang Utara Ekonomi Indonesia”, yang mencakup empat agenda utama transformasi ekonomi (Kepri Biru, Produktif, dan Kreatif; Kepri Terintegrasi dan Inklusif; Kepri Digital; serta Kepri Hijau) dan tiga agenda dukungan transformasi (Kepri Talenta; Kepri Kondusif; dan Landasan Transformasi). Untuk melandasi hal tersebut dalam jangka pendek, diagendakan beberapa game changers yang didukung oleh program-program quick

Special Session N219 & N219A: Blue Innovation and Connectivity

Tema ini berisikan deskripsi pesawat N219 & N219A mengenai peranannya dalam meningkatkan konektivitas antar kepulauan di Indonesia. Pesawat N219 & N219A dimaksudkan untuk membawa penumpang ringan, bersertifikasi, memiliki konfigurasi dan kemampuan melakukan pendaratan baik dilandasi pacu keras (land-based) maupun dapat mendarat di perairan (untuk N219A). Selain itu dengan adanya pesawat N219 & N219A akan terbangun konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta penyebaran pusat–pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang.

Special Session Progressing Blue Economy

Saat ini, Pemerintah Indonesia memberikan perhatian lebih dalam pengembangan sektor maritim karena potensi lautnya yang besar dan peran strategisnya dalam konteks global. Membahas implementasi serta pengukuran industri biru di Indonesia sangat penting, mengingat kemajuan pembangunan seringkali hanya dilihat dari segi ekonomi, tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor ekonomi biru yang belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal dalam berbagai aspek, mulai dari kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Maritim, penyerapan tenaga kerja, hingga kesejahteraan para pelaku ekonomi biru. PDB Maritim Indonesia hanya menyumbang 7.6% dari total PDB nasional. Hal ini terefleksi dari sisi penyerapan tenaga kerja maritim yang hanya sebesar 0.96% dari total jumlah tenaga kerja nasional. Ditambah prevalensi kemiskinan di daerah pesisir yang lebih tinggi dari daerah lainnya. Sejumlah faktor seperti kurangnya investasi dalam infrastruktur maritim, kurangnya regulasi yang mendukung, serta tantangan dalam pemanfaatan teknologi hijau dalam sektor transportasi laut masih menjadi hambatan besar. Selain itu, terdapat kebutuhan akan pengelolaan sumber daya alam laut yang lebih berkelanjutan dan efektif untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya tidak berlebihan yang dapat merusak ekosistem laut. Keterlibatan pelaku ekonomi biru seperti nelayan, petani rumput laut, dan industri kelautan lainnya juga masih membutuhkan dukungan lebih lanjut dalam hal peningkatan keterampilan, akses pasar yang lebih luas, dan dukungan keuangan untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan mereka. Dengan memperhatikan tantangan-tantangan ini dan membahasnya dalam suatu ruang diskusi yang sehat, pemanfaatan potensi ekonomi biru Indonesia masih memiliki ruang untuk pengembangan yang lebih luas dan berkelanjutan.

Dalam special session 3 Indonesia Development Forum 2023, terdapat 3 industri biru dan 1 pengukuran pembangunan ekonomi biru Indonesia yang akan dibahas. Pertama, pembahasan aspek green shipping menjadi krusial karena green shipping memberikan pemahaman yang lebih dalam terkait inovasi teknologi dan kebijakan yang mendukung transportasi maritim yang ramah lingkungan. Hal ini tidak hanya penting untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi operasional di sektor transportasi laut.

Kedua, menjelajahi potensi dan peranan industri rumput laut juga menjadi fokus penting dalam acara ini. Industri rumput laut memiliki potensi besar untuk mendukung ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Bahasan tentang industri ini akan membahas berbagai aspek, mulai dari teknik budidaya, pemanfaatan, hingga potensi ekonomi dari produk-produk rumput laut untuk kesejahteraan pembudidaya lokal. Industri rumput laut juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut dan dapat menjadi salah satu pilar dalam upaya pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, memperhatikan potensi dan perkembangan industri rumput laut menjadi bagian integral dalam upaya memahami dan memperkuat keberlanjutan industri maritim di Indonesia.

Ketiga, inovasi dalam industri makanan dan minuman dari sektor biru memiliki peran yang krusial dalam mendorong kemajuan ekonomi biru Indonesia menuju keberlanjutan. Pengembangan produk makanan laut yang bernilai tambah tinggi, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, dan diversifikasi produk dari sumber daya laut adalah kunci untuk meningkatkan daya saing di pasar global sekaligus mendukung keseimbangan ekosistem laut. Langkah-langkah inovatif ini tidak hanya memperluas peluang ekspor dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku industri biru, tetapi juga mendukung pelestarian sumber daya alam dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih merata bagi masyarakat pesisir. Dengan fokus pada inovasi, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi biru yang berkelanjutan, yang tidak hanya menguntungkan dari segi ekonomi tetapi juga berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Terakhir, seluruh perkembangan dan kemajuan industri di sektor biru perlu diukur dengan sistem pengukuran yang baik. Sehingga, aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kemajuan industri sektor biru dapat termonitor dan menjadi acuan untuk pemerintah dalam membuat kebijakan dan program yang mendukung ekosistem pembangunan ekonomi biru Indonesia yang seimbang.

Special Session Promoting Inclusion in Blue Economy

Memiliki lebih dari 17.000 pulau yang tersebar luas di berbagai wilayah, menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan kekayaan sumber daya alam laut yang melimpah, baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Indonesia juga merupakan negara penangkap ikan terbesar kedua di dunia, dan telah menjadi pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Kuatnya potensi Indonesia sebagai negara kepulauan menjadikan ekonomi biru menjadi sektor potensial yang dapat membangkitkan perekonomian setempat hingga nasional.

Dalam upaya membangun diskursus pembangunan pada sektor ekonomi biru, Indonesia Development Forum 2023 hadir dengan mengangkat tema "Advancing Blue Economy through Innovation and Collaboration”. Indonesia Development Forum merupakan sebuah forum bersama yang diinisiasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas bagi berbagai pelaku pembangunan di Indonesia untuk berkumpul dan bertukar gagasan serta pemikiran. Tema yang diusung pada Indonesia Development Forum 2023 ini diharapkan dapat memunculkan gagasan dan terobosan ide pembangunan ekonomi biru dalam menjawab tantangan pengelolaan sumber daya laut yang bernilai tinggi, menyejahterakan masyarakat pesisir, dan mengedepankan aspek keberlanjutan.

Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun dan meluncurkan Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Biru Indonesia pada pertengahan 2023. Sebagaimana tertuang dalam dokumen tersebut, pengembangan ekonomi biru di Indonesia dijalankan dengan visi "Sumber daya pesisir dan laut kita yang beragam dikelola secara berkelanjutan melalui ekonomi biru berbasis pengetahuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi, memastikan lingkungan laut yang sehat, dan memperkuat ketahanan untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan."

Visi ini akan diupayakan melalui pelaksanaan empat misi, yaitu

1. Menjamin laut yang sehat, tangguh, dan produktif
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan
3. Meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran bersama
4. Menciptakan lingkungan yang mendukung.

Perwujudan visi dan misi ekonomi biru di Indonesia tidak terlepas dari hadirnya beberapa tantangan. Jika dilihat melalui kaca mata inklusi, masih terdapat keterbatasan regulasi dalam persaingan usaha, penyediaan infrastruktur dasar yang layak, penyelenggaraan pendidikan yang merata dan berkualitas, serta perluasan akses terhadap pembiayaan dan pemasaran. Apabila isu ini tidak ditangani dengan baik, maka akan menambah dampak buruk kesenjangan sosial dan kondisi perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat bermatapencarian nelayan kecil dan kelompok rentan yang hidup di pesisir. Nelayan kecil dan masyarakat pesisir menggantungkan kehidupan ekonominya dari hasil tangkapan laut dalam kondisi yang kurang ideal seperti adanya faktor ketidakpastian cuaca, persaingan menangkap hasil laut dengan kapal milik usaha besar, keterbatasan ruang pendingin (cold storage) untuk menyimpan hasil laut, dan sebagainya. Kerentanan masyarakat erat kaitannya dengan tingkat kemiskinan dan kemampuan adaptasi. Perubahan iklim dan kondisi cuaca yang tidak menentu menuntut nelayan kecil memiliki kemampuan adaptif untuk memperkirakan area dan waktu tangkap demi keberlangsungan hidupnya. Oleh karena itu, pemberdayaan nelayan kecil dan kelompok rentan melalui kerja sama lintas sektor dan kemitraan kolektif dengan komunitas lokal dapat menjadi solusi dalam mewujudkan pembangunan ekonomi biru Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Special Session 4 Indonesia Development Forum 2023 mengusung tema “Promoting Inclusion in Blue Economy”. Kegiatan ini diselenggarakan dalam konsep Gelar Wicara dan bertujuan untuk mendapatkan pembelajaran dari berbagai pihak dalam mewujudkan pembangunan inklusif melalui pemberdayaan masyarakat, khususnya pada aspek ekonomi biru. Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah ide dan masukan terhadap upaya pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan ekonomi biru Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan, yang kemudian dapat diadopsi ke dalam dokumen kebijakan dan perencanaan pembangunan.

Special Session Blue Innovation for Energy Transformation

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 17.508 pulau yang dipersatukan oleh laut. Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 108.000 km, terletak di antara 2 benua dan 2 samudera, serta luas ekosistem pesisir, yaitu mangrove seluas 3,36 juta ha, lamun seluas 1,78 juta ha, dan terumbu karang seluas 2,5 juta ha, menjadikan Indonesia sebagai negara mega biodiversity. Ekspor perikanan Indonesia mencapai USD 5.72 miliar pada 2022, selain itu Indonesia juga memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan dari laut.

Melihat potensi yang sangat besar yang dimiliki Indonesia pada sektor kelautan dan perikanan, saat ini pemerintah Indonesia memiliki fokus pada pengembangan ekonomi biru untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Visi pembangunan ekonomi biru di Indonesia pada 2045 adalah untuk mewujudkan sumber daya pesisir dan laut yang beragam dikelola secara berkelanjutan melalui ekonomi biru yang berbasis pengetahuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial-ekonomi, menjamin ekosistem laut yang sehat dan memperkuat ketahanan untuk kepentingan masyarakat generasi saat ini dan masa depan.

Indonesia saat ini juga sedang dalam gerakan menuju pengurangan emisi dan ketahanan iklim. Hal ini berkaitan dengan upaya Indonesia dalam melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). Sistem dan teknologi manajemen perikanan tangkap dan budidaya yang berkelanjutan dapat mendukung kelestarian keanekaragaman hayati, memfasilitasi restorasi ekosistem dan penyediaan jasa ekosistem, memberdayakan masyarakat pesisir, serta memperkuat mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Penyediaan energi baru terbarukan yang bersumber dari pergerakan air laut juga menjadi faktor yang dapat mendukung pengurangan emisi dan ketahanan iklim. Untuk merealisasikan inovasi-inovasi ini dibutuhkan pendanaan yang tidak sedikit, dimana APBN tidak mungkin cukup mendanai sehingga dibutuhkan pendanaan-pendanaan inovatif lainnya untuk sektor kelautan dan perikanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) akan mengangkat isu terkait inovasi teknologi untuk energi baru terbarukan dari laut, serta potensi pendanaan inovatif kemaritiman sebagai inovasi dalam mendukung transformasi maritim menuju Indonesia Emas 2045.

Special Session Halal Tourism and Industry for Blue Economy

Indonesia mempunyai modalitas pengembangan ekonomi biru. Fakta ini didukung oleh beberapa hal, yaitu

1. Karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan (17.508 pulau) dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) terbesar keenam di dunia
2. Produsen seafood terbesar ke-2 di dunia
3. 40 persen perdagangan dunia melalui laut melewati Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)
4. 5,18 juta nelayan dan pembudidaya ikan serta 3,76 Juta rumah tangga bergantung pada perikanan tangan dan budidaya. Di dalam ZEE, Indonesia berhak mengelola dan memanfaatkan seluruh kekayaan lautnya untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengembangan kekayaan alam (Deklarasi Djuanda, 1957).

Dengan potensi dan dukungan pemerintah, ekonomi biru dapat menjadi game changer yang membantu menghasilkan pendapatan, lapangan kerja, investasi, dan multiplier effect lainnya seperti terjaminnya keanekaragaman hayati dan kewajiban pembangunan berkelanjutan terhadap perekonomian negara. Saat ini, pengembangan ekonomi biru telah menjadi salah satu perhatian utama pemerintah yang telah tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang dan menengah nasional, Visi Indonesia 2045, Leaders Declaration on the Blue Economy 2021, dan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia tahun 2021-2025, National Blue Agenda Actions Partnership tahun 2022, serta Indonesia Blue Economy Roadmap yang disusun dan diluncurkan oleh Bappenas pada 2023.

Pengembangan ekonomi biru tentunya juga memerlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai elemen. Ekonomi syariah dapat menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung dan merealisasikan rencana pembangunan pemerintah dalam mengembangkan ekonomi biru. Salah satunya melalui peranan industri halal yang terdiri dari sektor:

1. Makanan dan minuman halal
2. Pariwisata halal
3. Fesyen muslim
4. Media dan rekreasi halal
5. Farmasi dan kosmetik halal
6. Dan keuangan syariah (Global Islamic Economy Report).

Kolaborasi masing-masing sektor dengan memasukkan unsur ekonomi biru ke dalam halal value chain (ekosistem rantai nilai dari hulu ke hilir) masing-masingnya akan memberikan potensi nilai tambah dalam ekonomi biru. Misalnya dalam sektor pariwisata halal yang memiliki halal value chain mulai dari airlines dan transportation hub, hotel dan akomodasi, restoran dan kafe, hingga jasa travel. Halal value chain masing-masing sektor juga saling terkait, seperti halal value chain pariwisata halal sangat terkait dengan halal value chain sektor makanan dan minuman halal yang harus terjamin aspek halal mulai dari bahan baku, teknologi, hingga manufakturnya.

Lebih dalam terkait pariwisata halal, laporan Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023 menempatkan Indonesia pada peringkat pertama sebagai destinasi wisata halal terbaik di dunia, mengalahkan 140 negara lainnya. Laporan GMTI tersebut diselenggarakan oleh Mastercard-Crescent Rating dengan menempatkan Indonesia dan Malaysia memperoleh skor 73, disusul Arab Saudi dengan skor 72. Penentuan skor tersebut melalui penilaian berdasarkan empat kategori utama yaitu Akses, Komunikasi, Lingkungan, dan Layanan. Posisi Indonesia tersebut tentunya perlu dipertahankan dan ditingkatkan salah satunya melalui eksplorasi pada potensi pariwisata halal yang terkait dengan ekonomi biru, mengingat Indonesia memiliki 99 ribu kilometer garis pantai, 3,257 juta kilometer persegi luas laut, dan 20,87 juta ha luas kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang berpotensi dikelola menjadi pariwisata bahari halal.

Berkaitan dengan hal tersebut, Special Session 6 Indonesia Development Forum 2023 mengusung tema Halal Tourism and Industry for Blue Economy. Kegiatan ini diselenggarakan dalam konsep Gelar Wicara dan bertujuan untuk mendapatkan pembelajaran dari berbagai pihak terkait peran dan potensi pengembangan industri dan pariwisata halal untuk pembangunan ekonomi biru. Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah ide dan masukan terhadap peran industri dan pariwisata halal untuk mewujudkan pembangunan ekonomi biru Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan, yang kemudian dapat diadopsi ke dalam dokumen kebijakan dan perencanaan pembangunan.

Pengembangan ekonomi biru yang diakselerasi dengan peran industri dan pariwisata halal diharapkan menjadi salah satu jalan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045 yaitu negara nusantara (negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia) yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan.