IDEA Series: Innovate – Indonesia Development Forum (IDF) 2022 Subtema 3: Strategi Jitu Peningkatan Produktivitas Kawasan Industri Terpadu Batang, 19-20 April 2022
25 April 2022Pandemi Covid-19 menghadapkan Indonesia pada situasi yang tidak terpikirkan sebelumnya. Proyeksi sebelumnya yang mengharapkan Indonesia dapat keluar dari perangkap pendapatan kelas menengah pada 2036, harus berubah arah trajectory-nya dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat melambat. Dibutuhkan upaya ekstra untuk mengakselerasi peningkatan trajectory pertumbuhan dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Dengan kebutuhan tersebut, transformasi ekonomi semakin tinggi urgensinya. Proses industrialisasi pada sektor industri pengolahan merupakan salah satu pendorong transformasi ekonomi. Sebagai salah satu sektor bernilai tambah tinggi, sektor industri manufaktur dapat memberikan transmisi langsung pada peningkatan nilai tambah produksi dan kesejahteraan, dengan melibatkan seluruh aktivitas ekonomi dalam pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi untuk mengejar kontribusi pada kesejahteraan. Industrialisasi juga mendorong efisiensi produksi untuk meningkatkan produktivitas secara keseluruhan.
Menyikapi situasi ini, IDF 2022 mengangkat tema “Indonesia’s Future Industrialization Paradigm: Value Creation and Adaptive Capacity for Socio-Economic Transformation”. Tema ini merupakan salah satu bentuk penerjemahan dari semangat pembangunan Indonesia melalui transformasi ekonomi, sebagaimana diarahkan oleh Bapak Presiden RI dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. IDF 2022 diharapkan dapat melahirkan gagasan-gagasan baru tentang peningkatan kapasitas industri Indonesia di masa depan dalam menciptakan nilai tambah dari sumber daya yang dimiliki (Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia) serta merespons perkembangan pasar yang dinamis dan siklus perkembangan teknologi yang berlangsung semakin cepat. Strategi industrialisasi dalam rangka transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diarahkan melalui peningkatan produktivitas, investasi dan ekspor industri. Hal tersebut dapat dicapai salah satunya melalui peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja, serta pengembangan Kawasan Industri.
Dalam RPJMN 2020-2024, pengembangan Kawasan Industri diutamakan pada 9 Kawasan Industri prioritas dengan fokus pada percepatan penyediaan sarana penunjang, fasilitasi perizinan, peningkatan investasi, revitalisasi pasca bencana, kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta penyiapan sumber daya manusia yang terampil dan berdaya saing. Kawasan
Industri menjadi sarana pendorong hilirisasi industri SDA untuk penciptaan nilai tambah yang tinggi sehingga memenuhi standar dan kualitas untuk berpartisipasi dalam rantai pasok global. Pada 2021, jumlah Kawasan Industri prioritas bertambah dengan penyiapan Kawasan Industri Subang dan Kawasan Industri Terpadu Batang. Tentunya hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan target kontribusi PDB industri pengolahan sebesar 21 persen serta kontribusi tenaga kerja sektor industri sebesar 15,7 persen pada 2024.
Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang adalah salah satu Kawasan Industri yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional dan Kawasan Industri Prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah. Pembangunan dan investasi di KIT Batang menunjukkan perkembangan yang sangat cepat dan diharapkan menjadi contoh baik pembangunan KI di daerah lain, serta dapat mendukung strategi industrialisasi melalui peningkatan produktivitas, investasi, serta ekspor industri.
Diskusi interaktif dan kunjungan lapangan yang dilaksanakan selama 2 hari menggarisbawahi beberapa isu dari berbagai aspek yang menjadi tantangan dalam pengembangan SDM dalam peningkatan produktivitas, khususnya di pusat-pusat aktivitas industri, dalam hal ini secara khusus di KIT Batang. Tingkat pendidikan tenaga kerja sektor industri nasional masih didominasi lulusan berpendidikan rendah yang terdiri atas lulusan SD (23%) dan SMP (21,68%), sedangkan tenaga ahli di Indonesia hanya tersedia sebanyak 13,4 juta orang atau sekitar 10,7% dari total tenaga kerja. Pada kasus nasional secara umum dan Jawa Tengah secara khusus, lulusan SMK menjadi penyumbang terbesar tingkat pengangguran terbuka.
Kesenjangan keahlian dan keterampilan antara kebutuhan industri dengan ketersediaan tenaga kerja saat ini menjadi salah satu isu yang perlu diselesaikan di Jawa Tengah. Bidang keahlian yang tersedia di SMK Kabupaten Batang, sebagai contoh, masih belum linear dengan kebutuhan industri, terutama dengan industri yang akan berinvestasi di KIT Batang. Sebagai contoh, kompetensi keahlian tentang industri kaca untuk memenuhi kebutuhan investasi KCC Glass Corporation di KIT Batang saat ini belum tersedia. Kapasitas pelatihan yang dimiliki Balai Latihan Kerja (BLK) juga belum memenuhi standar kebutuhan industri sehingga tidak dapat
memfasilitasi sertifikasi calon tenaga kerja yang sesuai. Kebutuhan terhadap SDM berkualitas sangat tinggi, terutama mereka yang tidak hanya terampil dalam hard skill, tapi juga memiliki keterampilan pada sisi soft skill, seperti budaya dan etos kerja, agar dapat berkontribusi secara maksimal saat bekerja di industri.
Melalui IDF “IDEA Series: Innovate”, berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, industri serta masyarakat umum berpartisipasi aktif menyampaikan berbagai solusi baru sebagai usulan kebijakan pembangunan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah maupun panjang. Kolaborasi pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, akademisi, maupun komunitas perlu diperkuat untuk menciptakan ekosistem industri yang inklusif dan menyasar pada pertumbuhan yang berkelanjutan, termasuk di dalamnya penumbuhan SDM yang terampil, inovatif dan produktif.
Kementerian Perindustrian yang hadir dalam IDEA Series menyampaikan informasi tentang lembaga vokasi yang dimiliki pada jenjang SMK, Politeknik, dan Akademi Komunitas, yang dirancang dengan spesialisasi berbasis kompetensi dan link and match dengan industri, serta dilengkapi workshop, laboratorium, teaching factory, serta Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK). Lulusan mendapat ijazah dan sertifikat kompetensi serta terserap 100% di Industri dengan masa tunggu maksimal 6 bulan. Salah satu program yang tersedia adalah Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi 3-in-1 yang mencakup pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan penempatan kerja. Penyusunan kurikulum dan modul didesain hingga penyelenggaran workshop mesin dan peralatan dilakukan bersama dengan industri untuk memenuhi kebutuhan industri.
Program kerja sama pelatihan kompetensi dan penempatan kerja juga telah dilaksanakan oleh balai latihan kerja di Provinsi Jawa Tengah. Kunci pelaksanaan kegiatan penyiapan tenaga kerja terampil siap ditempatkan bekerja ini terletak pada ketersediaan informasi dari industri terkait jumlah kebutuhan tenaga kerja serta jenis keterampilannya. Informasi tersebut akan menjadi basis bagi penyiapan pelatihan yang sesuai. Pemetaan kebutuhan industri ini perlu dilakukan di tingkat pusat dan daerah untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai permintaan dan penyediaan tenaga kerja, serta memetakan
kontribusi yang dapat diberikan oleh masing-masing pemangku kepentingan.
Pemerintah dapat berperan dengan melakukan intervensi kebijakan dari sisi permintaan melalui investasi padat karya dan perbaikan iklim investasi, serta sisi penyediaan melalui peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi (termasuk penyiapan dan peningkatan kapasitas instruktur, penyediaan dukungan peralatan, dan kerja sama dengan dunia usaha dunia industri). Pemerintah juga dapat menyediakan platform yang menjadi jembatan bagi komunikasi dan berbagi informasi antara industri dan program-program penyiapan tenaga kerja terampil yang dilaksanakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pada kesempatan diskusi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Batang mengajak para investor di KIT Batang untuk memanfaatkan platform e-makaryo dan Batang Karir sebagai wahana untuk sharing informasi dan pembangunan kolaborasi penyiapan tenaga kerja.
Pemerintah juga dapat mendorong penerapan program kurikulum merdeka sehingga lembaga pendidikan dan pelatihan dapat menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri, sehingga relevansi tenaga kerja industri yang disiapkan semakin meningkat. Sebagai timbal balik, industri juga perlu hadir dalam instansi dan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk secara berkala mengevaluasi program yang diberikan kepada siswa. Di sisi lain, pemerintah daerah perlu menyesuaikan kebijakan daerah yang terkait lainnya, terutama mengingat kewenangan terhadap pendidikan tingkat SMK ada pada pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah bersama dengan masyarakat dan sektor swasta lainnya salah satunya adalah menghidupkan sektor-sektor lain pendukung sektor industri, seperti sektor pariwisata dan kewirausahaan, sebagai alternatif penyerapan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas daerah. Salah satu yang perlu segera difasilitasi dan telah menjadi komitmen pengelola KIT Batang adalah kebutuhan transisi tenaga kerja PTPN IX yang sebelumnya bekerja di kebun lokasi kawasan industri ke kelompok pekerjaan lain melalui reskilling dan/atau upskilling.
IDF 2022 akan membawa seluruh temuan isu, tantangan serta alternatif solusi yang dibahas bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta pihak industri dalam rangkaian IDF “IDEA Series: Innovate” di Jawa Tengah sebagai masukan dalam “IDEA Series: Initiate” untuk merumuskan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong produktivitas nasional dan regional. Bappenas juga akan mengawal hasil diskusi tersebut sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional, khususnya terkait industrialisasi.
Bappenas Paparkan Proyeksi Ekonomi Biru di Indonesia Development Forum 2023
Road to IDF 2023: Komitmen Bappenas Optimalkan Potensi Ekonomi Biru Berkelanjutan Di Papua dan Indonesia
Bappenas Pastikan Blue Economy Jadi Prioritas Kerja Sama Negara ASEAN
Bappenas Rangkul Pemangku Kepentingan untuk Susun Kerangka Kerja Blue Economy ASEAN
World Economic Forum dan OECD Siap Dukung Bappenas untuk Blue Economy