Peluang Tender Pemerintah Dorong IKM Naik Kelas

Konsumen memilih baju muslim di Pekalongan, Jawa Tengah, Sabtu (2/5/2020). Menurut salah satu pedagang, adanya dampak wabah virus Corona (COVID-19) membuat penurunan omzet hingga mencapai 50-70 persen saat bulan Ramadhan kali ini. - (antarafoto)

Pemerintah Indonesia mendorong sektor industri kecil menengah (IKM) naik kelas. Untuk membantu IKM bertahan di berbagai kondisi global seperti pandemic, Kementerian Perindustrian memberi peluang bagi IKM menjadi penyedia dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Program tersebut dinamakan Gerakan Nasional Belanja Pengadaan Pemerintah untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Dengan adanya gerakan ini, kami dapat memprioritaskan belanjanya pada produk IKM. Apalagi, di tengah kondisi pandemi Covid-19, gerakan ini menjadi momentum baik dalam rangka memulihkan sektor IKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih pada akhir Juni kemarin, seperti yang dikutip dari Kemenpein.go.id.

Gerakan ini merupakan salah satu program pemerintah untuk sektor UMKM, khususnya di masa pandemi Covid-19. Pelaku IKM memiliki potensi untuk terlibat dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah hingga. Untuk mempermudah IKM mengakses pengadaan barang dan jasa di pemerintah, kata Gati, Kemenperin memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM binaan agar dapat mendaftar lewat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Khusus pelaku UMKM, termasuk IKM, LPSE Kemenperin menyediakan  Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) serta memberikan bimbingan teknis dan memfasilitasi pelaku IKM agar mendapatkan akun SPSE. LPSE Kemenperin juga memastikan mereka dapat menginput data kualifikasi atau profil pada Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).

Langkah Kemenperin juga dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan mendorong pengadaan UMKM terlibat dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki telah melakukan pertemuan langsung dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Roni Dwi Susanto untuk membicarakan hal tersebut.

“Saya memberikan apresiasi tinggi kepada LKPP dalam memprioritaskan belanja kementerian/lembaga pada produk UMKM. Potensi belanja sekitar Rp 700 triliun bisa dimaksimalkan untuk diarahkan produk UKM,” kata Menteri Teten seperti yang dikutip dari laman resmi Kementerian Koperasi dan UKM.

Sementara itu, Kepala LKPP Roni Dwi Susanto menjelaskan, sesuai dengan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kementerian dan lembaga diharuskan membeli produk dalam negeri. Selain itu, perpres tersebut mewajibkan memprioritaskan pengadaan untuk usaha kecil.

“Semua wajib membeli produk dalam negeri, kalau sudah tersedia. Spesifikasi standar boleh impor, selama produk dalam negeri tidak mencukupi atau belum ada. Kedua, mewajibkan mencadangkan untuk usaha kecil, dan rata-rata diberikan semacam rangsangan, sehingga kementerian dan lembaga daerah mencadangkan pengadaan itu untuk usaha kecil,” ujar Roni.

Menurutnya, LKPP akan menyiapkan perangkat untuk pengadaan, memudahkan berinteraksi dengan penyedia, dan mengedukasi masyarakat bahwa produk UMKM mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pihaknya optimis, UMKM Indonesia akan bangkit.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, terdapat 59,2 juta usaha mikro kecil menengah di Indonesia. Sebelum pandemi, hanya 8 persen dari total keseluruhan atau  3,79 juta UMKM yang sudah memanfaatkan platform online/digital dalam memasarkan produknya. Menteri Teten mengatakan jumlah UMKM yang memakai platform digital meningkat 36 persen.

Pemerintah Indonesia berharap UMKM, termasuk IKM, bisa naik kelas setelah pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah. IKM yang  naik kelas menjadi industri besar akan mampu berdaya saing di pasar global. Berbagai upaya pemerintah dalam mendorong pengembangan IKM belum optimal, sehingga diperlukan alternatif gagasan, praktik baik, dan model-model pengembangan dari pihak lain.

Lewat Indonesia Development Forum, aktor pembangunan industri seperti lembaga penelitian/akademisi, sektor swasta, dan masyarakat dapat memberikan masukan kepada pemerintah. Solusi yang diharapkan seperti praktik terbaik peningkatan kapasitas IKM, strategi peningkatan produktivitas IKM yang didukung permodalan, bahan baku dan pemasaran. Solusi lain bisa berupa strategi mendorong kemitraan IMK dengan industri sedang dan besar ataupun  penguatan modernisasi bisnis, kewirausahaan dan inovasi IMK.

Kamu punya solusi seputar hal tersebut? Tulis ide dan gagasanmu di kolom komentar media sosial Indonesia Development Forum!