Riset Pemerintah Temukan Inovasi Substitusi Impor

Mesin pemanen jagung buatan Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) di Bandung (Sumber foto: BBLM Bandung)

Pemerintah Indonesia terus berupaya menumbuhkan sektor industri substitusi impor untuk mengurangi ketergantungan bahan baku dan produk luar negeri. Selain gencar menarik investasi, lembaga-lembaga penelitian difokuskan untuk mendukung sektor industri nasional agar menghasilkan produk berdaya saing global.

“Semakin banyak inovasi yang yang dimanfaatkan oleh sektor industri itu artinya akan membuka peluang pada penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak dan juga mendorong tumbuhnya investasi-investasi baru yang tentunya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian, Doddy Rahadi, pada awal bulan Juli 2020, seperti yang dikutip dari laman resmi Kemenperin.go.id.

Unit-unit litbang di lingkungan Kemenperin telah banyak menghasilkan berbagai inovasi yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai industri substitusi impor. Di bidang industri besi dan baja misalnya, Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) di Bandung telah menguasai teknologi litbangyasa yang bisa membantu industri nasional membuat komponen alat berat dari baja cor untuk pengganti produk impor seperti bracket, boss, dan sprocket.

BBLM Bandung telah menjalin kerja sama dengan PT Barata Indonesia dalam pembuatan prototipe roda kereta api. BBLM Bandung juga berkerja sama dengan  PT Dirgantara Indonesia dalam pengelasan prototype landing gear pesawat N-219 dan mampu memproduksi tapak rantai untuk kendaraan lapis baja (track link tank) milik Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Unit lain, Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Bandung juga telah menciptakan inovasi substitusi pasir ottawa yang selama ini diimpor dengan pasir silika lokal sebagai bahan bantu dalam pengujian mutu semen. B4T juga berhasil membuat Insulated Rail Joint (IRJ) rel kereta api dari bahan komposit serat gelas dan epoksi resin bertulang baja yang selama ini masih diimpor.

Sementara Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) mampu menghasilkan inovasi litbang daur ulang kertas dan karton kemasan aseptik. Hasil daur ulang berupa pulp serat panjang telah digunakan untuk bahan baku pembuatan kertas dan karton, komposit polyfoil (dari polyethilene dan aluminium foil) telah dimanfaatkan untuk atap gelombang, papan partisi, dan luggage cover kendaraan roda empat.

Komposit polyfoil juga dapat digunakan untuk komponen interior kendaraan roda empat. Pemanfaatan tandan kosong sawit (TKS) secara mekanis berpotensi untuk mensubstitusi impor recovered paper sebagai bahan baku untuk industri kertas dan karton (paperboard). Selain itu, litbang pemanfaatan reject hydropulper (plastik) sebagai sumber energi pengganti batubara.

“Dengan dilarangnya ekspor bahan tambang mentah, maka seharusnya hal tersebut menjadi peluang yang harus dioptimalkan oleh industri dalam negeri. Dan, peran serta inovasi litbangyasa dalam menaikkan nilai tambah menjadi sangat krusial,” kata Kepala BPPI Kemenperin Doddy Rahadi.

Tak hanya unit penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di Kemenperin, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) juga kebijakan pembangunan nasional untuk substitusi impor dan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Misalnya inovasi BPPT dan kolaborasi dengan lembaga lain terkait penanganan pandemi virus corona atau Covid-19. Beberapa produk inovasi BPPT terkait Covid-19, di antaranya RDT Kit, PCR Test Kit, Artificial Intelligences untuk deteksi Covid-19, Mobile Lab Biosafety Lab level.2, dan Emergency Ventilator.

Sebelum pandemi pun, BPPT telah banyak menghasilkan produk substitusi impor seperti teknologi pengolahan garam. Kepala BPPT Hammam Riza mengatakan fokus berupaya untuk melakukan percepatan  hilirisasi industri produk unggulan, yakni Drone MALE Elang Hitam dan Pabrik Garam Industri Terintegrasi. Drone MALE dibutuhkan untuk kedaulatan nasional, sementara pabrik garam untuk substitusi impor.

“Kami fokuskan kepada program yang berdampak, yang bisa sesegera mungkin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tidak perlu menunggu sepuluh tahun, tapi dua atau tiga tahun sudah dapat dinikmati, ini adalah target, dan kami harus deliver itu,” kata  Hammam seperti dikutip dari laman resmi BPPT.

Sementara itu, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan institusi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (litbangjirap) seperti perguruan tinggi, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Litbang Kementerian dan Lembaga mesti bisa bersinergi dengan industri.  Tujuannya untuk  mendukung implementasi Prioritas Riset Nasional (PRN) dari hulu sampai hilir.

"Jangan sampai kita melanjutkan pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang hanya tergantung pada komoditas mentah, baik hasil pertanian mentah, yaitu produk yang ekspornya langsung produk pertaniannya, maupun dalam bidang energi dan pertambangan Indonesia hanya mampu mengekspor produk bijih tambang, atau produk pertambangan," kata Menteri Bambang seperti yang dikutip dari laman resmi Kemenristek/BRIN.

Menteri Bambang merekomendasikan agar hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan inovasi yang berperan strategis. Tujuannya agar mewujudkan transformasi ekonomi yang mampu membawa Indonesia keluar dari middle income trap country pada 2045, mengurangi defisit neraca perdagangan, dan memacu pertumbuhan industri nasional yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dalam negeri.

Rekomendasi penelitian untuk menghasilkan peran strategis juga terjadi di Indonesia Development Forum yang digagas oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sejak 2017. Forum internasional ini mempertemukan para pemangku kepentingan seperti pemerintah, lembaga penelitian/akademisi, pihak swasta, dan masyarakat untuk menghasilkan rekomendasi strategis tentang kebijakan pembangunan.

IDF kali ini membahas mengenai pembangunan industri masa depan Indonesia. Agar pemerintah mampu menghasilkan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan, ayo kirimkan ide dan gagasanmu melalui kolom komentar media sosial Indonesia Development Forum!