Infrastruktur Dorong Investasi ke Indonesia Timur

Pekerja menggunakan alat berat untuk menyelesaikan proyek jalan nasional trans Sulawesi di Kawasan Pegunungan Kebun Kopi di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat (11/5/2018). (ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah)

Pemerintah Indonesia gencar membangun infrastruktur di wilayah Indonesia Timur untuk menumbuhkan pusat ekonomi baru luar Pulau Jawa. Upaya ini menuai pertumbuhan positif di triwulan I 2020 yang menunjukkan realisasi investasi di luar Pulau Jawa yang disumbang oleh Indonesia Timur. 

“Maluku Utara menjadi primadona baru di wilayah Indonesia Timur,” kata PLT Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal Farah Indriani pada awal Mei 2020 seperti yang dikutip dari Kontan.co.id.

Periode triwulan I, Maluku Utara menempati peringkat ke-3 Penanaman Modal Asing (PMA) setelah Jakarta dan Jawa Barat. Nilai yang ditanamkan di Maluku Utara sebesar USD 770 juta, di bawah Jakarta yang sebesar USD 920 juta dan Jawa Barat USD 910 juta. Peringkat ke-4 dan ke-5 adalah Kepulauan Riau dengan USD 400 juta dan Sulawesi Tenggara USD 380 juta. 

Pada tahun 2019, investasi di Maluku Utara didominasi sektor industri pengolahan/manufaktur seperti logam dasar, barang logam, dan peralatan. Pada periode yang sama, realisasi investasi di luar Jawa mencapai 44 persen. Realisasi investasi di luar Jawa meningkat porsinya menjadi Rp 102,4 triliun dan Jawa Rp 108,3 triliun sepanjang tahun lalu.

Farah mengatakan data ini menunjukkan investor sudah mulai melirik daerah di luar Jawa karena masih banyak potensi yang bisa dikembangkan. Peran pemerintah pusat dan daerah ada pada pembangunan infrastruktur agar pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Indonesia Timur menjadi maksimal. 

Untuk mewujudkan infrastruktur yang memadai kebutuhan industri, antar-kementerian dan institusi saling bersinergi sesuai dengan wewenang masing-masing. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)  bertugas merancang proyek infrastruktur pendukung seperti pemukiman dan sanitasi, transportasi, energi, dan air bersih yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024. 

“RPJMN memuat 41 mayor project yang bersifat integratif, baik dari kementerian lembaga, pusat, daerah, BUMN, dan masyarakat,”kata Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pada Musrenbangnas RPJMN 2020-2024 akhir tahun lalu. 

RPJMN menggunakan wilayah sebagai basis integrasi semua sektor. Sebanyak 41 proyek utama tersebut dibuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dan dilakukan melalui upaya peningkatan nilai tambah komoditas unggulan yang dimiliki daerah. Caranya dengan membangun Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri, sekaligus memanfaatkan infrastruktur konektivitas yang dibangun.

Kementerian Perindustrian bertugas memfasilitasi kebutuhan infrastruktur di luar dan dalam kawasan industri. Kemenperin melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menyediakan infrastruktur penunjang seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara. Sementara pengembangan wilayah dan pemukiman bekerja sama dengan pemerintah daerah. 

“Pengembangan pusat-pusat ekonomi baru ini perlu terintegrasi dengan pengembangan perwilayahan termasuk dalam pembangunan infrastruktur sehingga dapat memberi efek positif yang maksimal dalam pengembangan ekonomi wilayah,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita seperti yang dikutip dari laman resmi Kemenperin. 

Tentunya upaya ini membutuhkan dukungan dari pelaku industri non-pemerintah dan masyarakat. Direktur Utama PT Bosowa Group Erwin Aksa mengatakan pelaku usaha mendukung penuh upaya pembangunan infrastruktur untuk luar Jawa dan Sumatera. Pengusaha yang bisnisnya banyak beroperasi di Pulau Sulawesi dan sekitarnya ini mengatakan salah satu terobosan pemerintah adalah bekerja sama dengan swasta untuk mempercepat masuknya investasi. 

"Jalan tol di Makassar itu kami bangun tahun 90-an. Saat krisis listrik tahun 2000-an, kami bangun pembangkit listrik. Saat kita butuh ketahanan energi, pemerintah meminta kami untuk membangun tangki-tangki Pertamina untuk storage oil dan gas mereka.," ujar Erwin.

Erwin mengatakan kehandalan dalam supply energy dan keberadaan bahan mentah, membuat orang ingin berinvestasi ke Indonesia Timur. Maka dari itu, pembangunan infrastruktur di Indonesia Timur sangat penting agar harga barang bisa ditekan. Erwin juga menyarankan agar pemerintah menggunakan tenaga kerja dan bahan lokal saat membangun infrastruktur. Tujuannya untuk meminimalisir sumber daya dari Pulau Jawa dan menggerakan roda ekonomi masyarakat di bagian timur. 

Kerja sama yang terjalin untuk menumbuhkan infrastruktur juga membutuhkan dukungan dari  sektor lain seperti akademisi dan masyarakat. Masukan terkait pembangunan infrastruktur industri di luar Pulau Jawa dapat disampaikan melalui forum yang dibuat oleh Kementerian PPN/Bappenas yaitu Indonesia Development Forum (IDF). 

IDF telah digelar sejak tahun 2017 dengan tujuan mempertemukan para aktor pembangunan untuk saling berkolaborasi dan merumuskan kebijakan berbasis data riset dan praktik baik. Tema yang diangkat pada IDF 2020 yakni ‘Indonesia’s Future Industrialization Paradigm: Value Creation and Adaptive Capacity for Socio-Economic Transformation’.

Terbagi menjadi lima subtema besar, salah satunya adalah ‘Rekayasa Aktivitas Industri Menumbuhkan Pusat-Pusat Ekonomi Baru’. Penyediaan infrastruktur merupakan salah satu praktik baik menumbuhkan pusat pertumbuhan baru berbasis aktivitas industri. Kamu punya strategi pengembangan aktivitas industri di wilayah Indonesia Timur? Sampaikan ke Indonesia Development Forum!