20 Tahun Reformasi dan Upaya Atasi Kesenjangan

Ketua Asosiasi Kader Sosio Ekonomi Strategis Suroto mengatakan kesenjangan pendapat bisa dipicu dari model pertumbuhan ekonomi konstan. Pertumbuhan ekonomi yang konstan ini tak hanya menciptakan kesenjangan pendapatan melainkan juga ketergantungan. Inilah yang terjadi selama pemerintahan Orde Baru.

“Pemerintahan Orde Baru mampu meningkatkan legitimasi politiknya dengan membebaskan tekanan ekonomi akibat inflasi hingga 640 persen. Inflasi turun hingga 11 persen dan ekonomi mencapai 9,4 persen pada lima tahun pertama pemerintahan,” ujar Suroto seperti yang dikutip dari Kantor Berita Antara, Senin, 16 April 2018.

Sejak itulah, apa pun kondisi politik di tanah air, jalan keluarnya adalah ekonomi yang harus tumbuh hingga Indonesia terjebak pada pertumbuhan ekonomi konstan. Suroto mengatakan pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi konstan hanya menyisakan ancaman defisit untuk menambal sulam masalah kemiskinan.

Karena itulah, pembangunan yang bertumpu pada ekonomi konstan sebaiknya dihindari. Dengan demikian, pemerintah berusaha membangun pertumbuhan ekonomi yang bertujuan mengurangi kesenjangan tak hanya pendapatan individu tetapi juga antar-wilayah agar tidak terjadi ketergantungan daerah dengan pusat. Caranya dengan mengupayakan semangat berdikari melalui pembangunan dari pinggiran.

Dikutip dari Presiden.go.id, Presiden Joko Widodo mengatakan kebutuhan kerja sama untuk membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia wajib diperkuat dengan semangat gotong royong. Semangat berdikari dan gotong royong inilah yang mendasari pemerintah untuk terus membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Semangat Berdikari itulah yang membuat kami semangat memperbaiki retribusi aset, mmberikan modal usaha pada rakyat,” ujar Presiden Jokowi akhir tahun 2017 lalu.

Infrastruktur misalnya, pemerintah telah berusaha keras untuk membangun infrastruktur mulai dari perbatasan, pelabuhan, jalan, hingga jalur kereta api yang diyakini dapat memberi nilai lebih pada produk rakyat di kampung-kampung dan UMKM. Selain itu, Presiden juga meyakini bahwa infrastruktur bukan hanya masalah ekonomi, tetapi infrastruktur juga dapat mempersatukan dan menjaga persatuan bangsa Indonesia.

“Karena pemerataan di bidang infrastruktur ini kalau betul-betul bisa kita kerjakan akan bisa memberikan rasa keadilan, rasa persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucap Jokowi.

Dengan semangat membangun Indonesia dari penggiran dan menghadirkan pemerintahan di tengah masyarakat untuk mengatasi kesenjangan inilah Indonesia Development Forum kembali digelar di tahun 2018. IDF 2018 merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya yang mengambil tema 'Fighting Inequality for Better Growth.' Tahun ini, tema yang diambil adalah ‘Pathways to Tackle Regional Disparities Across the Archipelago'.

Seperti sebelumnya, IDF 2018 menjadi upaya bersama yang digagas oleh Bappenas dan didukung pemerintah Australia melalui Knowledge Sector Initiative (KSI) untuk menemukan solusi lewat kebijakan pembangunan berbasiskan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan fakta.

"IDF 2018 bertujuan untuk mendorong dialog terbuka mengenai penelitian dan bukti terkait berbagai permasalahan pembangunan prioritas dan pilihan kebijakan mengatasinya, menggali pendapat dan wawasan dari para ahli," ujar Deputi bidang pengembangan regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Rudy Soeprihadi Prawiradinata pada pertengahan Mei 2018 lalu.

Ide dan gagasan partisipan tak hanya sekadar tumpukan ide tetapi menjadi bahan awal penyiapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 serta kebijakan strategis lainnya yang bersifat jangka menengah atau panjang seperti Rencana Program Investasi Jangka Menengah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

"Sebenarnya Bappenas sudah mempunyai grand design untuk RPJMN lima tahun ke depan. Hanya saja, kita ingin menangkap masukan dari masyarakat yang mungkin luput dari pandangan kami," ujar Rudy.

Bahkan untuk makalah yang dapat diimplementasi, kata Rudy, inisiator akan dilibatkan dalam program pemerintah selanjutnya. Langkah keberlanjutan hasil dari IDF 2018 ini menunjukan kerja kolektif antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi ketimpangan wilayah di Indonesia.

Dengan demikian, Indonesia Development Forum 2018 merupakan ikhtiar pemerintah mewujudkan cita-cita reformasi 20 tahun lalu. Amanat reformasi meningkatkan keamanan dan kemandiriran ekonomi untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia bisa tercapai bila kesenjangan antar-individu dan antar-wilayah bisa diatasi.
***