Cegah Kesenjangan Baru, Melalui Berkah Konservasi

Salah satu penyebab ketimpangan ialah perbedaan potensi wilayah yang dimiliki. Daerah dengan tutupan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam lebih dari 15% terhadap luas wilayah, memiliki proporsi Pendapatan Asli Daerah kurang dari 15% terhadap APBD-nya. Dengan desentralisasi, kreativitas serta inovasi daerah, KSA dan KPA meski merupakan kewenangan Pusat, Pemda memiliki peran sentral untuk memastikan tata kelola kolaboratif, partisipatif, dan inklusif. Sehingga menghasilkan alternatif pendanaan pembangunan yang sejalan dengan upaya konservasi. Melalui budidaya hasil hutan bukan kayu, dan pengembangan ekowisata yang berbasis masyarakat, ekonomi lokal di wilayah yang memiliki kawasan konservasi dapat digerakkan oleh efek pengeluaran pengunjung (visitor spending effect), baik secara langsung, maupun induksinya, seperti munculnya usaha-usaha masyarakat yang terkait dengan kegiatan ekowisata tersebut. Hal ini tentu membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, dan tentunya masyarakat. Dengan demikian, konservasi tidak lagi dipandang sebagai restriksi bagi pengembangan ekonomi, justru menjadi sebuah oportuniti baru sehingga kita bisa melaksanakan konservasi tanpa perlu menciptakan ketimpangan baru.

Lebih lengkap di: https://medium.com/@luthfimuhamadiqbal/pendulum-desentralisasi-kehutanan-e2dfa8d37080