Analisis Kebijakan Insentif Fiskal terhadap Ketimpangan Regional

Tingginya kebutuhan akan investasi, baik domestik maupun asing membuat seluruh negara bersaing keras untuk menarik para investor. Negara-negara tersebut kemudian mengeluarkan berbagai kebijakan, termasuk kebijakan di bidang perpajakan, untuk memberi kemudahan bagi para investor tersebut. Musgrave (1991) berpendapat bahwa keringanan pajak dapat menyebabkan hilangnya penerimaan negara, tetapi bagaimanapun juga insentif fiskal tetap dibutuhkan. Berbagai bentuk kebijakan fiskal telah dikeluarkan dalam rangka mendorong kegiatan investasi langsung di Indonesia, baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri.

Salah satu permasalahan dalam pembangunan ekonomi adalah pemerataan kegiatan perekonomian. Perekonomian Indonesia masih bertumpu kepada kegiatan usaha di kawasan Indonesia Barat.  Kajian ini akan menganalisis kebijakan insentif fiskal di Indonesia sejak dilaksanakannya reformasi fiskal pertama kali pada pertengahan tahun 1980-an.

Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat eksploratif. Hasil analisis bertujuan untuk melihat konsistensi dan pola pemberian fasilitas perpajakan (framework of granting tax incentives). Selanjutnya, pemberian insentif fiskal akan diperbandingkan dengan hasil yang telah dicapai, yaitu perkembangan hasil investasi dan Produk Domestik Regional Bruto di berbagai kawasan di Indonesia.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan insentif fiskal tidak mendorong terjadinya investasi di kawasan Indonesia Timur, sehingga mengakibatkan pusat perekonomian masih terkonsentrasi di kawasan Indonesia Barat. Diperlukan kebijakan fiskal yang lebih bersifat komprehensif untuk meningkatkan perekonomian di kawasan Indonesia Timur.