Green Economy Model Solusi Pariwisata Kalimantan Timur

Bentangan lahan Indonesia yang sangat luas, menciptakan keanekaragaman ekologi dan geomorfologi yang dapat berpotensi sebagai pengembangan wilayah ekowisata. Ekowisata bertujuan untuk menyeimbangkan antara konservasi lingkungan dan menyejahterakan penduduk setempat dengan memperkenalkan perjalanan wisata berbasis lingkungan. Faktanya dil apangan, ekowisata kurang berkembang karena tersandung ego sektoral.

Dalam pariwisata, Indonesia kini bersaing dengan negara tetangga yaitu Thailand dan Malaysia dalam hal natural dan culture resources. Menurut data Pembangunanan Pariwisata Prioritas, pada tahun 2019 Indonesia  menargetkan 280 triliun pemasukan devisa negara dari pariwisata. Beriringan dengan tujuan pemerintah, Kalimantan Timur salah satu misinya adalah meningkatkan industri pariwisata sebagai penopang perekonomian daerah.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pemasukan dari sektor industri permiyakan dan pertambangan lebih tinggi dibandingkan dengan sektor pariwisata. Namun hal ini dapat disiasati dengan menciptakan strategi dan kebijakan dengan kerjasama dengan masyarakat dan stakeholder dalam membangun pariwisata di Kalimatan Timur. Pengembangan pariwisata perlu menjadi perhatian pemerintah karena Kalimantan Timur sebagai salah satu provinsi dengan kekayaan alamnya yang berlimpah. Tak dipungkiri Kalimantan Timur tidak akan bisa terus menerus bertahan dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.

Paradigma green economy digunakan sebagai salah satu cara mengurangi efek perubahan iklim yaitu dengan mengurangi penggunaan energi bahan bakar fosil. Dengan menerapkan green economy, diharapkan pariwisata menunjukan pola pertumbuhan yang kuat mencapai 1,8 miliar kedatangan internasional pada tahun 2030 serta empat kali lebih banyak perjalanan domestik (World Tourism Organization, 2011).

Pilar strategi dan kebijakan penerapan green economy model

Menurut Clarke (1997), membentuk pariwisata berkelanjutan diperlukan intergrasi antara lingkungan, sosial, ekonomi dan climate. Namun, perlu adanya usaha yang besar untuk mengubah stereotipe masyarakat yang beranggapan elemen tidak dapat bersifat holistik. Dalam hal ini, peran pemerintah sangat diharapkan dapat mengkombinasikan antara lingkungan, sustainable tourism, dan sosial.

Kebijakan pemerintah digunakan sebagai wadah yang mendasari dan mampu melingkup tiap elemen, kebijakan mampu mengelola antara pariwisata, sosial dan lingkungan. Konsep pariwisata yang berwawasan lingkungan harus memenuhi  empat hal (Law et al., 2015). Keempatnya yakni  mengelola energi dan emisi rumah kaca, konsumsi air dengan bijak, manejemen pengelolaan sampah, dan manajemen budaya dan kearifan lokal. Pariwisata bukan hanya salah satu cara mempresentasikan suatu daerah, namun juga mampu melakukan konservasi lingkungan sekitar dan merentaskan kemiskinan.

Dengan adanya konsep pariwisata berwawasan lingkungan maka tujuan menuju green economy dapat tercapai. Tujuannya, pariwisata Kalimantan Timur tidak hanya berupa ekowisata, namun objek wisata non-ekowisata dapat dimaksimalkan dengan baik dengan memperbaiki infrastruktur dan pelayanan kepada para wisatawan. Kriteria green economy diadopsi dari UN-DESA (2012), yaitu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, proteksi lingkungan, low-carbon development, efisiensi sumber daya, sustainbilitas ekologi, human well-being; dan, inclusiveness.

Dari ketujuh isu tersebut dirumuskan dalam konsep green economy model jangka panjang atau disebut juga Green growth vision 2050. Konsep tersebut dirumuskan oleh stakeholder seperti pengelola wisata, masyarakat setempat, agen wisata, NGO, kelompok pencinta lingkungan bersama dengan pemerintah.

Stakeholder berperan dalam melaksanakan kegiatan dan mengelola pariwisata agar wisata tersebut tetap terjaga dan memanfaatkannya sebagai suatu tourist attraction. Sedangkan peran pemerintah adalah mengembangkan potensi suatu wilayah yang dapat meningkatan pendapatan didaerah tersebut. Pemerintah dapat menyediakan infrastruktur, berbaikan dan perluasan fasilitas, melakukan promosi dan membuat peraturan dan kebijakan. 

Pariwisata tidak hanya menjual destinasi wisata atau lokasi tujuan saja. Tujuan para wisatawan asing maupun domestik ingin mendapatkan experience yang luar bisa ketika mengunjungi tempat dari awal perjalanan hingga kembali ke daerah masing-masing. Tidak heran banyak wisatawan menghabiskan uang mereka untuk menikmati perjalanan yang berkesan.

Pertama-tama pastinya mereka akan mencari info tempat mereka tuju, dengan kendaraan apa yang akan digunakan (kendaraan darat, udara, air; bandara; travel agent; internet). Kemudian, dimana mereka akan menginap dan akomodasi yang dibutuhkan selama perjalanan (akomodasi, hotel, makanan). Dan pastinya, tujuan perjalanan para pelancong adalah tempat wisata dan buah tangan dari tempat tersebut. Dari kegiatan tersebut pastinya akan membutuhkan energi dan menghasilkan limbah seperti sampah dan limbah cair. Tanpa disadari tiap elemen antara ekonomi, lingkungan dan sosial saling bersinggungan sehingga konsep green economy tersebut harus dilaksanakan secara terintergrasi dan holistik.

Untuk menerjemahkan konsep green economy tersebut perlu adanya pertanyaan kritis dalam menyelesaikan masalah apa, mengapa, bagaimana dan kapan perlu dicapainya konsep. Ada enam pilar yang merupakan hasil yang akan dicapai dalam jangka panjang. Keenamnya adalah mengembangkan destinasi wisata, melakukan pengelolaan dan penghematan energi, kemudahan mobilitas, peningkat kualitas sumber daya manusia, meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan tingkat indeks kebahagiaan.

Dari enam pilar yang akan dilaksanakan oleh para stakeholder harus didorong dengan peranan pemerintah dalam penegakan hukum, kebijakan dan peraturan dari pemerintah dalam menargetkan Green Growth vision 2050. Penerapan Green growth vision yang direncanakan pada tahun 2050 tersebut didasari karena temperatur bumi akan  berubah  stabil  dengan  perubahan  2 derajat dalam kurun waktu 30 tahun (UNEP, 2011). Serta, melakukan tranformasi ekonomi dengan tujuan yang sangat kompleks membutuhkan waktu kurang lebih 40 tahun agar terjadi stabilitas antara konservasi lingkungan, menurunkan tingkat pengangguran dan membangun pariwisata yang berkelanjutan (Lipman et al., 2011).

Intergrasi dalam pelaksanaan rencana kerja Green Economy Model

Pemerintah Indonesia telah merumuskan target Indonesia Green growth development, dimana menyinergikan antara lingkungan, sosial dan ekonomi. Indonesia merumuskan Indonesia Green growth (IGG) dalam rangka mendukung natural capital dan membangun ekonomi lokal dari ketimpangan sosial dan ekonomi. Kebijakan ini dilaksanakan untuk mengurangi penggunaan energi agar terjadi renewable energy. Terdapat empat tahap, tahap pertama menjadi pondasi dimana kearifan manusia dalam memanfaatkan SDA dan menjaga lingkungan. Tahap kedua dan ketiga yaitu mengkombinasikan lingkungan sebagai kunci utama peningkatan ekonomi yang perlu dilaksanakan dengan adanya kebijakan dan perencanaan. Pada tahap terakhir, dari setiap tahap dikombinasikan untuk menggiring tujuan utama dalam membentuk Green growth roadmap development.

Intergrasi dari tiap program pelaksanaan kerja dilingkup dalam green economy model, di mana terdapat lima rangkaian pencapaian Green Growth. Perencanaan ini digunakan sebagai acuan dan  petunjuk agar dalam pelaksanaannya tidak melenceng. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan perlu memfikirkan secara sciencetific dalam membuat kebijakan seperti pembuatan baku mutu gas rumah kaca yang harus dibuang. Dan peran stakeholder melaksanakan dan berinovasi dalam melaksanakan program.

Proses ini dibagi menjadi 5 tahapan. Pertama, pemerintah dapat menggunakan data sekunder untuk mengestimasi jumlah emisi rumah kaca, penggunaan air, timbulan sampah, dan limbah sebagai acuan dalam pembuatan kebijakan. Kedua, stakeholder bertugas dalam menganalisis masalah dan melakukan pengelolaan wisata, serta tiap kegiatan mengacu pada tujuan pemerintah. Ketiga, pariwisata Kalimantan Timur harus merencanakan sesuai pada roadmap IGG 2050. Tahap terakhir, melakukan evaluasi dan implementasi dari hasil pemikiran di tahapan sebelumnya untuk menjalankan dan menentukan kelebihan dan kekurangan dari tiap tahapan.**