Layaknya minimarket ternama, toko swalayan diisi rak susun berjajar dengan produk komoditas yang tertata rapi. Makanan ringan, sabun, detergen, minyak goreng, semua bisa diraih sendiri tanpa harus menunggu layanan penjual. Kemudian pembeli bisa beranjak ke kasir setelah semua barang kebutuhan terpenuhi. Itulah gambaran minimarket yang merupakan Badan Usaha Milik Desa Ponggok, Klaten, Jawa Tengah.
Dilansir dari portal berita Liputan6.com (2017), pendirian minimarket ini bermodalkan dana desa sebesar Rp 300 juta di tahun 2015. Di November 2017, toko swalayan milik desa ini berhasil membukukan omset senilai Rp 12 miliar yang 30 persennya menjadi keuntungan desa dan dikelola menjadi usaha baru yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat Desa Ponggok.
“Desa Ponggok adalah contoh desa yang mampu mengimplementasikan dana desa dengan sangat baik,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan, 8 Agustus 2017.
Jika seluruh desa di Indonesia mampu melakukannya, kata Menteri Sri, kemiskinan bisa diatasi. Desa juga mampu mengatasi ketimpangan melalui dana desa dan BUMDes sehingga lapisan masyarakat dapat merasakan pertumbuhan ekonomi baru.
Nyatanya tak hanya Desa Ponggok yang bisa mengelola keuangan melalui BUMDes tetapi masih banyak desa lain. ada desa Tirtonirmolo Bantul dengan usaha simpan pinjam yang memiliki omzet Rp8,7 miliar, BUMDes Mandala Giri Amerta Desa Tajun Kabupaten Buleleng dengan usaha simpan pinjam yang memiliki Omset Rp.5,1 miliar. BUMDes Karang Kandri Sejahtera Desa Karang Kandri Kabupaten Cilacap dengan usaha Suplier PLTU berhasil membukukan omset Rp 3 miliar sama dengan BUMDes Bangun Jaya Desa Rokan Hulu Kabupaten Kampar dengan usaha perkembunan dan simpan pinjam.
Selain itu, ada juga BUMDes Sejahtera Desa Bleberan, Kabupaten Gunung Kidul dengan jenis usaha Jasa Wisata Rp.2 miliar, BUMDes Bulan Purnama Desa Landiri Kabupaten Bangli dengan jenis usaha peternakan yang memiliki omset Rp.1,6 miliar. BUMDes Kayasari desa Pakisan Buleleng dengan usaha pompanisasi mempunyai omset Rp.1,4 miliar. Selanjutnya BUMDes Srisadami desa Kedung Primpen Bojonogoro dengan usaha sewa tenda dan perlengkapan pernikahan memiliki omset Rp.1,3 miliar dan BUMDes Tunjung Mekar Desa Tunjung Buleleng dengan usaha simpan pinjam, pembayaran listrik serta toko grosir yang memiliki omset Rp.1,3 miliar.
Peluang Desa dalam mengelola dana desa melalui BUMDes diamanatkan oleh Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Aturan ini menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan antara desa dan kota. Solusi-solusi seperti inilah yang diharapkan hadir di Indonesia Development Forum 2018.
IDF 2018 digagas oleh Bappenas dan didukung oleh Pemerintah Australia melalui Knowledge Sector Initiative ini bertujuan menjaga kesinambungan pembangunan berbasiskan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan fakta untuk mendukung percepatan pembangunan di Indonesia yang lebih merata dan berkelanjutan. Forum ini akan mengangkat tema ‘Pathways to Tackle Regional Disparities Across The Archipelago.
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Aparatur Perangkat Desa Budiman Sudjatmiko mengatakan pembentukan BUMDesa tak hanya mampu mengatasi kemiskinan tetapi juga melahirkan kelas menengah dan entrepreneur baru di desa. Wirausahawan baru ini tentunya berbeda dengan yang ada di kota karena langsung berdampak sosial pada masyarakat desa.
Karena BUMDes dimiliki oleh seluruh rakyat desa, Budiman mengatakan, perlu adanya musyawarah rakyat desa yang menjadi otak pelaksanaan usaha ini.Topik yang dirembukan mulai dari usaha yang ingin dibuat dan sistem yang dijalankan hingga pengelolaan keuntungan dari BUMDes. Budiman menyarankan penggunaan keuntungan untuk kebutuhan jangka panjang.
“Misalnya untuk beasiswa perguruan tiggi anak-anak desa yang cerdas,” kata Budiman saat ditemui di kediamannya, awal Mei 2018 lalu.
Anak desa yang mendapatkan beasiswa mesti menandatangani kontrak perjanjian yang akan dilaksanakan setelah dia lulu. Contohnya mereka harus mengabdikan diri minimal sepuluh tahun mengabdikan diri untuk perkembangan desanya ke depan.
Budiman mengatakan pengelolaan BUMDes di desa perlu kerja kolektif dan koordinatif antara semua pihak, aparatur desa, masyarakat, pemerintah pusat maupun daerah agar tidak terjadi salah urus. Gotong royong ini tak hanya membantu desa dalam pengelolaan BUMDes tetapi juga mendorong desa mengelola potensinya sehingga tercipta desa yang kuat sekaligus sehat, tak kalah dengan kota.
Menteri Keuangan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes) akan terus mengevaluasi Dana Desa dan jalannya pemerintahan desa. Tujuannya agar dana ini dapat dimanfaatkan dengan tepat guna dalam mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sehingga dapat tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sementara kementerian lain seperti Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan membantu desa memberikan akses pelayanan dasar bagi rakyatnya. Kementerian Kominfo dan Kementerian PU bisa membantu akses infrastruktur agar desa semakin mandiri.
“Antardesa pun bisa saling belajar dan bekerja sama, misalnya membuat holding BUMDes yang dikelola dan dimanfaatkan secara bersama,” tutur Budiman.**
