Operasi Pembangunan Negara Berdaulat Harus Mulai dari Desa

Untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kuat dan berdaulat, prasyaratnya adalah dimulai setiap dan seluruh desa di Indonesia harus kuat dan maju. Desa/Kelurahan adalah unit wilayah administratif pemerintahan terkecil di Indonesia.  Jadi kalau seluruh wilayah administratif NKRI dibagi habis, maka wilayah terkecilnya adalah desa/kelurahan yang jumlahnya di Indonesia sebanyak 81.253 desa/kelurahan (data BPS tahun 2013).

Hirarki desa-kecamatan-kabupaten-provinsi-negara adalah analog dengan hirarki sel-jaringan-organ-individu-masyarakat.  Mustahil suatu individu organisme dan masyarakatnya kuat kalau sel pembangun jaringannya tidak kuat!

Pada saat ini SDM untuk berpikir dan bekerja untuk membangun desa sangat lemah. SDM yang hebat, cerdas dan terampil saat ini sebagian besar berkumpul di ibu kota kabupaten, provinsi dan negara. Hal ini terjadi selama ini kita kurang sadari, karena kebijakan alokasi dan perputaran dana APBN proporsi peruntukan seluruh desa di Indonesia sangatlah kecil, yaitu hanya sekitar 2,7 % dari total APBN. Inilah yang  menyebabkan SDM yang terdidik dan berpendidikan tinggi menumpuk di perkotaan, sehingga di desa tidak ada SDM yang hebat benar-benar tinggal, berpikir dan bekerja hari-hari di desa. 

Saat ini SDM di desa kebanyak tinggal orang-orang tua dan anak-anak.  Maka untuk mewujudkan Indonesia yang kuat dan maju merata, prasyaratnya seluruh wilayah desa harus dibangun dan dikembangkan sesuai dengan potensi unggulan sumberdaya lokalnya dengan dimotori dan didampingi oleh SDM yang hebat.

Kebijakan pengalokasian APBN harus diubah, secara proporsional ke seluruh desa Indonesia.  Jadikan dan perankan setiap perguruan tinggi atau universitas yang ada di wilayah seluruh Indonesia dari Sabang-Merauke dan diberi tugas masing-masing wilayah kerja untuk bertanggung-jawab memotori dan mendampingi pembangunan desa secara terus menerus secara terencana dengan baik dengan dana APBN yang memadai secara berkelanjutan.