REVOLUSI PERTANIAN BERBASIS KARAKTERISTIK WILAYAH

Abstraksi

Pemerintah tanpa disadari telah menetapkan kebijakan pertanian lahan basah di seluruh Indonesia tanpa melihat karakteristik wilayah. Belum ada kebijakan Nasional dan daerah terkait Blue Print Kebijakan Pertanian Lahan Kering. Provinsi NTT memiliki Potensi lahan pertanian basah sekitar 350.000 ha yang terdiri dari daerah irigasi pusat, provinsi & kabupaten, yang mendapat perhatian dan dukungan dana yang sangat besar, sedangkan luas potensi lahan kering sekitar 1.528.308 Ha dan kurang mendapat perhatian pemerintah. Sehingga potensi lahan kering sebesar 7x dari potensi lahan. Penduduk miskin NTT pada September 2017 sebesar 1.134,74 ribu orang (21,38%), Sebagian besar orang miskin tersebut berada di perdesaan sebesar 1.015,700 (89,51%) Sebagian besar penduduk perdesaan bekerja sebagai petani namun, luas lahan pertanian sawah yang dikuasai rumah tangga pertanian (RTP) hanya 1.228,380 M2 (13,88%) dari total 8.844.880 M2. Berarti sebagian besar penduduk miskin di NTT belum mendapat porsi yang cukup bila dibandingkan dengan saudara mereka yang hidup di dekat daerah irigasi atau yang memiliki lahan sawah. Apalagi ditambah kebijakan pertanian yang berbasis irigasi berarti sebagian besar atau sekitar 70-85% alokasi dana hanya menyasar pada mereka yang memiliki lahan sawah. Mengapa para petani sulit keluar dari kemiskinan ? ternyata selama ini disinyalir bahwa Peningkatan produktifitas hasil pertanian dan NTP ternyata hanya dirasakan oleh pedagang perantara dan pemilik modal yang menginvestasikan modalnya di sector pertanian. Perlu terobosan untuk keluar dari persoalan tersebut yakni : Kebijakan pertanian lahan kering, social ekonomi pertanian dan vokasi.