Pendidikan dan Pelatihan Vokasi di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur

Abstraksi

Pendidikan dan pelatihan vokasi merupakan salah satu sektor yang secara internasional diakui perannya bagi peningkatan skills tenaga kerja sehingga menjadi tenaga kerja yang terampil dan sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Pendidikan dan pelatihan vokasi juga dipercaya menjadi salah satu solusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka pengangguran. Sebagai salah satu upaya untuk memajukan pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia khususnya di sumba Barat Daya, William and Lily Foundation (WLF) melakukan kajian needs assessment untuk mengatahui kondisi riil dan kebutuhan pendidikan dan pelatihan vokasi di SBD. Untuk kebutuhan tersebut, WLF menunjuk LANSKAP Indonesia untuk menyelenggarakan seluruh rangkaian needs assessment. Needs assessment dilakukan sepanjang bulan Januari – Februari 2019 dan meliputi beberapa kegiatan yakni: kegiatan desk study, wawancara mendalam kepada stakeholders di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten SBD, observasi langsung di 12 SMK, 1 BLK, dan 3 LPK, focus group discussion bersama stakeholders di SBD dan terakhir adalah focus group discussion bersama stakeholders di tingkat pusat untuk mendapatkan konfirmasi dan masukan atas temuan-temuan needs assessment. Beberapa temuan penting dalam assessment ini antara lain yakni: Pertama, kerangka regulasi di tingkat pusat sudah mencukupi untuk mendorong pengembangan dan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Akan tetapi kemauan dan kemampuan pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan. Kedua, kondisi SMK di SBD secara umum masih d ibawah standar yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan mayoritas SMK berada di bawah penguasaan swasta. Jumlah lulusan SMK luar biasa besar mencapai 3000 siswa/tahun dan berpotensi menyumbang angka pengangguran. Ketiga, kondisi BLK dan LPK di SBD juga masih jauh berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Sementara jumlah lulusan BLK dan LPK masih relatif sedikit. Keempat, jumlah dan kapasitas tenaga pendidik masih kurang. Kekurangan utama ada pada minimnya jumlah guru produktif dan minimnya pelatihan tenaga pendidik. Kelima, metode pembelajaran di SMK belum mampu sesuai dengan standar dalam Kurikulum 2013. Hal ini dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana sehingga mayoritas SMK masih menitikberatkan pada teori dibandingkan praktek. Keenam, kemitraan dengan DUDI di SBD secara umum belum tercipta. Hal utama yang menjadi kendala adalah kompetensi lulusan SMK yang rendah dan minimnya DUDI dibandingkan dengan jumlah SMK dan lulusannya di SBD. Berdasarkan temuan-temuan diatas, needs assessment ini merekomendasikan beberapa hal yakni: Pertama, penguatan peran provinsi dan kabupaten termasuk diantaranya adalah penerbitan peraturan daerah dan juga pendirian kantor perwakilan pemerintah provinsi di SBD yang khusus melakukan supervisi pendidikan dan pelatihan vokasi. Kedua, melakukan moratorium pendirian SMK di SBD dan memulai evaluasi dengan melakukan study kelayakan SMK. Selaij itu, revitalisasi SMK dan membuat SMK percontohan/rujukan dan berstatus Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) juga perlu dilakukan. Ketiga, melakukan pendataan seluruh LPK swasta dan melakukan pendampingan kepada BLK dan LPK untuk melakukan pendaftaran ke Kemnaker sehingga memperoleh Vocational Identification Number (VIN). Keempat, melakukan peningkatan kapasitas tenaga pendidik dengan memberikan akses training bagi guru dan instruktur, menambah jumlah guru produktif, dan mempermudah akses modul atau buku pelajaran sesuai Kurikulum 2013. Kelima, memperbaiki metode pembelajaran di SMK dengan memperkenalkan metode teaching factory, program SMK 4 tahun, revitalisasi program magang, dan mendorong Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) digunakan sebagai standar baku pelatihan. Keenam, mendorong kemitraan SMK/BLK/LPK dengan DUDI melalui penciptaan forum komunikasi vokasi dan dalam jangka Panjang menumbuhkan DUDI di SBD.