Kesiapan Lebak Banten sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia : Studi Kasus Masyarakat Suku Badui

Abstraksi

Indonesia memiliki kemajemukan masyarakat juga keragaman suku dan budaya, diantaranya adalah komunitas adat terpencil (KAT). Pemerintah dituntut memberikan hak warganegara secara adil dan merata dengan tetap menghargai adat dan tradisi. Telah ditetapkan Permenkumham no 34/2016 tentang kewajiban Pemerintah Daerah dalam memenuhi hak asasi manusia (HAM), termasuk di bidang kesehatan. Suku Baduy merupakan salah satu KAT di Kabupaten Lebak Banten yang hidup tertutup dengan adat dan keyakinan tabu dari kehidupan modern dan teknologi kedokteran/ pengobatan sehingga berpengaruh terhadap akses pelayanan kesehatan. Tujuan studi ini adalah menganalisis kesiapan Kabupaten Lebak sebagai Kabupaten Peduli HAM, khususnya pada aspek kesehatan masyarakat Suku Baduy. Studi dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis keterpenuhan indikator kabupaten peduli HAM melalui wawancara mendalam terstruktur yang mengacu pada pedoman. Informan ditetapkan memenuhi prinsip appropriateness dan adequacy meliputi tenaga kesehatan, anggota masyarakat, dan unsur pemerintahan daerah (bupati, dinas kesehatan, dinas sosial). Analisis isi (content analysis) untuk menggali fenomena tematik, proses triangulasi dan penjagaan aspek etika diterapkan dalam studi ini. Upaya mengubah perilaku masyarakat Baduy untuk bersalin di fasilitas kesehatan masih menemui kendala. Belum meratanya kepemilikan kartu identitas penduduk resmi, akses jalan yang sulit, menjadi penghambat masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Selain konteks keyakinan tabu, masyarakat Baduy juga mempersepsi bahwa fasilitas kesehatan mahal dan hanya akan menjadi pilihan terakhir dalam pertolongan persalinan bila terjadi kegawatan atau kemendesakan. Penguatan upaya proaktif membuka akses ke masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan “bergerak” (puskesmas keliling, kunjungan bidan) serta kolaborasi multisektor baik dari kependudukan, infrastruktur maupun kesehatan dibutuhkan untuk mewujudkan Kabupaten Lebak yang peduli HAM.