Kemudahan Investasi yang Inklusif

Pembangunan di segala sektor memerlukan modal yang besar. Modal yang besar tersebut didapat dari investasi baik penanaman modal langsung maupun melalui pasar modal. Pelaksanaan investasi perlu menjamin adanya pembukaan lapangan kerja yang memadai. Investasi tidak semata-mata untuk menambah modal pembangunan karena harus memastikan adanya tenaga kerja yang terserap dalam jumlah banyak.

Investasi yang menyerap tenaga kerja harus tersebar secara merata dari barat sampai timur Indonesia. Investasi yang merata mampu mencegah ketimpangan pembangunan di barat dan di timur Indonesia. Investasi yang diperlukan di barat dan timur Indonesia dan menyerap banyak tenaga kerja adalah investasi infrastruktur dan industri. Pembangunan infrastruktur yang merata sudah menjadi program prioritas nasional sejak 2015. Infrastruktur dibangun untuk memperlancar perekonomian. Pembangunan industri harus sejalan dengan pembangunan infrastruktur karena industri memerlukan infrastruktur untuk kelancaran operasional.

Untuk mewujudkan investasi yang inklusif, pemerintah selaku regulator dalam penanaman modal asing dan dalam negeri dapat menggunakan dua cara. Pertama, pemerintah harus membuat rencana pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di masa depan. Rencana pembangunan yang dibuat tersebut tidak boleh hanya menjadi sumber-sumber proyek bagi korporasi semata dan tidak memberikan dampak yang positif bagi masyarakat luas. Kemudian, proyek-proyek dalam rencana pembangunan tersebut juga harus memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sehingga tidak memberikan dampak negatif kepada masyarakat adat, sosial maupun lingkungan hidup. Sebagai contoh, sebuah proyek kawasan industri baru yang akan dibangun di suatu wilayah harus memperhatikan kondisi sosial dan lingkungan sehingga tidak mengganggu masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonominya.

Di sisi lain, pemerintah perlu memberikan kemudahan-kemudahan bagi calon investor yang ingin berinvestasi di Indonesia. Kemudahan-kemudahan yang dapat diberikan oleh pemerintah, seperti perizinan yang mudah dan murah, dan adanya insentif pajak bagi korporasi yang akan dibangun oleh investor. Insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah harus memperhatikan bentuk investasi yang akan dilakukan dan seberapa besar kontribusinya kepada masyarakat dan lingkungan hidup sekitar proyek investasi. Kedua cara tersebut harus digunakan oleh pemerintah demi memastikan bahwa modal yang ditanamkan oleh investor dalam negeri maupun asing, memiliki dampak yang positif bagi masyarakat adat, sosial dan lingkungan hidup, dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Dampak yang diberikan investasi tidak hanya berupa pertumbuhan pendapatan domestik bruto atau kenaikan pendapatan pajak untuk negara, tetapi adanya kenaikan kesejahteraan masyarakat secara riil dan lingkungan hidup yang tetap asri dan terjaga.