• Ofi Ana Sari
    Ofi Ana Sari
    Status sebagai pegawai Badan Pusat Statistik sejak 2009 setelah menyelesaikan Diploma IV dari STIS Jakarta. Saat ini sedang Tugas Belajar Program Magister di Universitas Indonesia.
Papers

Disparitas Indonesia Timur: Penyebab Rawan Pangan Kah?

2018

Abstraksi

Tujuan pembangunan global (Sustainable Development Goals-SDGs) memprioritaskan “Leave No One Behind”, diantaranya mengakhiri kemiskinan dan kelaparan (rawan pangan). Indikator tersebut menggambarkan keberhasilan pembangunan infrastruktur (pendidikan, kesehatan, dan akses transportasi dan telekomunikasi) dan untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan. Meskipun kemiskinan dan kerawanan pangan menurun namun wilayah Indonesia Timur cukup tinggi. Tujuan penelitian: (1) mengetahui pola kemiskinan, kerawanan pangan menurut wilayah, struktur umur, (2) mengetahui pengaruh keadaan sosial ekonomi terhadap kerawanan pangan di Indonesia Timur dan menurut umur. Metodologi menggunakan data indikator sosial ekonomi menurut provinsi 2015-2017; data individu (Susenas 2017). Selama 2015-2017, kemiskinan menurun, namun kerawanan pangan fluktuatif. Analisis Kuadran menghasilkan 8 provinsi dengan kemiskinan dan kerawanan pangan tinggi (Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua). Kemiskinan dan kerawanan pangan tinggi pada kelompok umur 65 tahun keatas. Kemiskinan berpengaruh 58persen terhadap kerawanan pangan, serta dipengaruhi ketersediaan listrik PLN, kesehatan, akses air minum layak dan penggunaan telepon/Hp. Dari hasil Logit, orang miskin cenderung rawan pangan 7 kalinya yang tidak miskin, kecenderungan berbeda menurut provinsi. Orang miskin di Nusa Tenggara Timur cenderung rawan pangan 11 kalinya yang tidak miskin, dan yang tidak memiliki telepon/Hp lebih cenderung rawan pangan. Penduduk Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku Utara yang air minumnya tidak layak lebih cenderung rawan pangan, sedangkan di Papua yang memiliki keluhan kesehatan lebih rawan pangan. Implikasi kebijakan diantaranya program pemerintah mulai fokus pada pelayanan lansia, peningkatan akses listrik Indonesia timur, peningkatan akses air minum layak di Kalimantan, dan perbaikan akses layanan kesehatan di Papua

Komentar
--> -->