MISSION POSSIBLE: MEMANFAATKAN PELUANG PEKERJA MASA DEPAN UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN INKLUSIF

30 Januari 2019

Jakarta, 29 Januari 2019 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meluncurkan Indonesia Development Forum yang ketiga, yang akan diselenggarakan pada 22 - 23 Juli 2019 di Jakarta dengan mengusung tema : “Mission Possible: Memanfaatkan Peluang Pekerja Masa Depan untuk Mendorong Pertumbuhan Inklusif”. Didukung oleh pemerintah Australia, Indonesia Development Forum merupakan platform dialog antara para pembuat kebijakan, akademisi, praktisi dan para profesional pegiat pembangunan baik dari sektor pemerintah, swasta maupun masyarakat sipil untuk membangun solusi berbasis bukti bagi beragam tantangan utama yang dihadapi dalam pembangunan Indonesia.

Forum tahun ini juga diselaraskan dengan upaya pemenuhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di Indonesia dengan menghasilkan gagasan dan wawasan guna mendukung SDG 8, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan serta kesempatan kerja penuh dan layak bagi semua, dan SDG 9 yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Fokus utamanya adalah merancang berbagai strategi untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi yang pesat terutama industri 4.0, serta menyiapkan tenaga kerja untuk pekerjaan di masa depan.

“Indonesia telah menikmati pertumbuhan ekonomi yang stabil di atas 5 persen dalam beberapa tahun terakhir,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. “Untuk lebih mempercepat pertumbuhan ekonomi tersebut, kita perlu memastikan bahwa transformasi struktural terus berjalan dan tidak ada satu pun yang tertinggal. IDF tahun ini akan fokus pada strategi-strategi untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memastikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap pekerjaan yang layak dan peluang ekonomi lainnya.”

“Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai strategi guna mendorong pertumbuhan yang inklusif, termasuk dengan meningkatkan investasi di proyek-proyek padat karya di sektor-sektor yang bernilai tambah tinggi dan sumber- sumber pertumbuhan baru seperti pariwisata, ekonomi kreatif dan ekonomi digital, memperbaiki iklim investasi dan ketenagakerjaan, serta menumbuhkan kewirausahaan. Wawasan, pelajaran dan solusi-solusi yang dipresentasikan dalam IDF akan membantu untuk membuat inisiatif-inisiatif yang sudah berjalan menjadi lebih efektif, sekaligus mengidentifikasi ide-ide maupun pendekatan-pendekatan baru,” jelas Menteri Bambang.

Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gary Quinlan, menyampaikan ucapan selamat kepada pemerintah Indonesia dan Menteri Bambang Brodjonegoro atas peluncuran IDF yang ketiga. “Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan adalah fokus utama baik bagi Pemerintah Australia dan Indonesia,” katanya. “Australia sangat senang dapat mendukung upaya Indonesia dalam memperkenalkan reformasi bagi fleksibilitas tenaga kerja sehingga meningkatkan daya saing Indonesia dan mengimbangi pola kerja global yang dinamis.”

Indonesia Development Forum didukung oleh Pemerintah Australia melalui Knowledge Sector Initiative, yakni program kerja sama antara dua negara guna mendukung para pengambil kebijakan untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dengan memaksimalkan pemanfaatan riset, data dan analisis. Salah satu tujuan utama kerja sama antara Australia- Indonesia adalah mengurangi kesenjangan melalui reformasi kebijakan untuk mendorong Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil. “Sebagai kepentingan bersama, kami berharap IDF tahun ini bisa mendukung Indonesia dalam merancang kebijakan-kebijakan berbasis bukti guna memodernkan tenaga kerja Indonesia,” terang Duta Besar Gary.

IDF tahun ini akan memberi perhatian lebih pada riset, praktik cerdas dan pelajaran dari pengalaman pembangunan di tingkat akar rumput hingga nasional maupun internasional. “Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Australia yang melalui Knowledge Sector Initiative telah berkontribusi pada forum in sejak 2017,” ujar Menteri Bambang. Indonesia memiliki jumlah tenaga kerja terbesar keempat di dunia, namun dengan tingkat produktivitas yang paling rendah di Asia Tenggara. “Kami berharap IDF tahun ini menghasilkan rekomendasi-rekomendasi praktis yang bisa membantu dalam proses perencanaan nasional, termasuk perancangan peta jalan ketenagakerjaan,” tambah Menteri Bambang.

Jakarta, 29 Januari 2019

Parulian Silalahi
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas

Untuk informasi lebih lanjut:
Kementerian PPN/Bappenas
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Telepon: (021) 31936207,
Faks.: (021) 31901154,
E-mail: humas@bappenas.go.id

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) adalah lembaga pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan sejumlah fungsi antara lain pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor dan lintas wilayah, kerangka ekonomi makro nasional dan regional, analisis investasi proyek infrastruktur, kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional.

Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (The Department of Foreign Affairs and Trade/DFAT) menyediakan pertimbangan terkait kebijakan luar negeri, perdagangan dan pembangunan bagi pemerintah Australia. DFAT bekerja dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya untuk memastikan bahwa kepentingan Australia di tingkat global, regional maupun bilateral bisa dikoordinasikan secara efektif.

The Knowledge Sector Initiative (KSI) adalah program kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Australia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kebijakan publik yang lebih berkualitas, yang menggunakan penelitian, analisis dan bukti secara lebih baik.

The Indonesia Development Forum (IDF) adalah sebuah platform untuk dialog nasional mengenai pembangunan. Diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas, IDF mempertemukan para pemimpin dari pemerintahan, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta untuk membahas solusi tantangan utama pembangunan Indonesia.


--> -->