Jpnn.com, JAKARTA - Struktur perekonomian Indonesia pun masih didominasi Jawa dan Sumatera, yakni 80,44 persen. Sementara itu, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, serta Papua hanya 19,56 persen.

Pendekatan pembangunan yang berorientasi hanya kepada pertumbuhan ekonomi telah menghasilkan eksklusi sosial, yaitu ketimpangan sosial, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan.

Untuk itu, Indonesia membutuhkan paradigma pembangunan baru yang lebih inklusif. Kementerian PPN/Bappenas akan merilis hasil penghitungan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) di tingkat kabupaten/kota seluruh Indonesia. 

Data hasil penelitian Bappenas bersama akademisi dan lembaga penelitian profesional itu akan diumumkan dalam pergelaran Indonesia Development Forum (IDF) 2019 pada 22–23 Juli mendatang di Jakarta.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, IPEI adalah instrumen untuk mengukur, memantau, dan mengendalikan kualitas pembangunan ekonomi dari tahun ke tahun.

”Dengan terukurnya tingkat perkembangan kualitas pembangunan ekonomi, saya harap intervensi kebijakan dalam menentukan prioritas pembangunan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah dapat menjadi lebih mudah,” jelas Bambang, Kamis (25/4).

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengatakan, pemerintah akan terus membuat pemerataan pembangunan lewat penyaluran anggaran yang tepat guna.

”Kami menyesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing daerah. Sebab, ada yang fokus ke infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain,” ujarnya. (rin/c25/oki)

Sumber: JPNN