MENGAMBIL CELAH DARI RESTORASI GAMBUT UNTUK EKONOMI LESTARI.

Program restorasi gambut yang sedang digalakkan oleh pemerintah pusat untuk memulihkan lahan gambut yang rusak dan merawatnya agar tetap lestari menjadi tantangan tersendiri. Tidak hanya mengenai permasalahan ekosistem, kebijakan ini  juga mengembangkan potensi-potensi ekonomi dan partisipasi masyarakat yang berkontribusi pada keberhasilan dan keberlanjutan program restorasi gambut.

Kemiskinan adalah agenda besar bagi kita semua yang harus dientaskan baik oleh pemerintah maupun pihak terkait lainnya. Kemiskinan sebagai kecamuk yang begitu mengerikan bagi pembangunan manusia, apalagi menghadapi persaingan global yang semakin ketat, tingginya angka kemiskinan tidak hanya terjadi di daerah perkotaan tapi juga terjadi di daerah-daerah terpencil yang sebenarnya memiliki potensi yang bisa dikembangkan untuk masyarakatnya tak terkecuali di daerah yang akan dan sedang melaksanakan program restorasi gambut.

Peran pemerintah daerah (pemda) yang inovatif sangat diperlukan dalam menunjang setiap rangkaian program restorasi khususnya yang melibatkan masyarakat dan berdampak pada ekonomi dan sosial setempat. Pemda dan birokratnya yang sering kita cap sebagai sumber penghambat bahkan keruwetan permasalahan hidup, harus diubah menjadi inisiator yang akomodatif dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Penerapan prinsip responsiveness, service and people priority dalam  mental actor pemerintah yang menjadi bagian dari agenda good governance menjadi kewajiban bagi pemda yang menciptakan daya inovasi tinggi dalam pelayanan dan majemen publik guna memperhatikan warganya khususnya yang tinggal di wilayah program restorasi.

Peran pemda dalam  mendukung baik dari segi teknis maupun materil dalam mendorong agenda ekonomi program restorasi yang sebenarnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dan menyumbang ekonomi lokal masih kurang. Upaya-upaya inovatif yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah baik di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, adalah pertama pemetaan potensi ekonomi masyarakat seperti sektor perkebunan, pariwisata dan sektor lainnya. Kedua, meciptakan sebuah program kredit usaha berbasis gambut yang terintegrasi dengan program restorasi bukan hanya bantuan dana namun juga mewadahi berbagai macam kegiatan yang bertujuan pada tergalinya sumber potensial ekonomi lokal dan yang terakhir adalah menginisiasi dalam melibatkan berbagai macam pihak mulai dari akademisi sebagai analis sosial-ekonomi hingga sektor swasta yang wilayah operasionalnya berada di lahan gambut.

Mengingat betapa pentingnya inovasi pemerintah daerah untuk menakar kemiskinan, pemda harus memiliki strategi yang mengandung unsur-unsur pembaharuan lalu menumpahkannya kedalam visi, misi, regulasi, dan program kerja yang dikaitkan dengan restorasi gambut. Kesiapan pemda dalam  upaya  meningkatkan profesionalisme yang mengutamakan kepentingan publik dibanding individu / golongan. Bila upaya tadi diterapkan bukan tidak mungkin pemda menjadi katalisator pengentasan kesenjangan pusat-daerah melalui ekonomi lestari.

Dibutuhkan juga peran masyarakat dan sektor lain untuk selalu mengawasi strateg ini bila nantinya diterapkan. Kepentingan ekologis dan kemiskinan merupakan tujuan utama agenda reformasi birokrasi. Hal ini  menjadi pertimbangan tersendiri bersama reformasi birokrasi untuk menjalankan sistem pemerintahan yang baik dari segi manajerial, kepemimpinan, pelayanan, pengawasan serta pembangunan yang mampu mengatasi kemiskinan daerah di waktu yang bersamaan meyelamatkan ekosistem gambut menuju Indonesia berkelanjutan.