Studi Efisiensi Belanja Kesehatan Pemerintah Daerah dan Dampaknya terhadap Pengurangan Generasi Kerdil (Stunting)

Abstraksi

Stunting merupakan fenomena malnutrisi yang cukup serius di Indonesia. Prevalensi populasi yang terdampak stunting di Indonesia mencapai 37,2% (Riskesdas 2013). Permasalahan gizi biasanya dikaitkan dengan kurangnya ketersediaan pangan. Namun, studi Bappenas (2016) menyatakan bahwa permasalahan distribusi, aksesibilitas, dan perilaku konsumsi menjadi penyebab utama tingginya kasus malnutrisi. Sejak 2012, pemerintah telah membentuk kerangka kerja dalam bentuk intervensi spesifik dan intervensi sensitif untuk mengurangi angka stunting. Kedua intervensi ini diterjemahkan ke dalam berbagai program kerja di tingkat pusat dan daerah. Di saat yang bersamaan, semenjak kebijakan desentralisasi berlaku, 53% belanja pemerintahan dilakukan di tingkat daerah (World Bank,2017). Hal ini menandakan bahwa tercapainya output yang optimal dalam pengurangan stunting bertumpu pada kinerja pemerintah daerah dalam mengelola belanja daerahnya. Studi ini menganalisis kualitas belanja pemerintah daerah (pemda) dan perannya dalam mengurangi angka stunting di tingkat daerah di Indonesia. Penulis memilih indikator efisiensi sebagai gambaran kualitas. Dengan pendekatan Stochastic Frontier Model di 365 kota/kabupaten, penulis ingin mencari tahu bagaimana belanja kesehatan pemda berpengaruh terhadap capaian tingkat stunting pada 2013 dengan lag 5 tahun. Studi ini juga mengukur pengaruh faktor sosioekonomi dalam memengaruhi tingkat efisiensi belanja. Hasil awal studi ini menemukan adanya peluang untuk meningkatkan efisiensi teknis dalam belanja yang dilakukan. Rata-rata tingkat efisiensi teknis yang dicapai sebesar 80,3%, dengan minimal 27% dan maksimal 96%. Selain itu, ditemukan pula kenaikan derajat desentralisasi dapat mengurangi inefisiensi sebesar 26%. Tingkat heterogenitas dan akuntabilitas memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan dalam mengurangi inefisiensi belanja. Studi ini merekomendasikan pemerintah untuk memberikan kewenangan lebih dalam pengelolaan belanja daerah.