Abstraksi
Mempertimbangkan proyeksi bahwa dalam 12 tahun kedepan Negara Republik Indonesia mencapai titik kulminasi proporsi usia produktif berbanding usia non-produktif, maka kajian mengenai bagaimana membentuk kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing kuat menjadi sangat penting. Terpenuhinya kebutuhan pangan disertai dengan kecukupan gizi adalah syarat utama dalam membangun sumber daya manusia berkualitas. Oleh karena itu pemerintah negara republik indonesia berusaha membantu aksesibilitas pangan pada kelompok masyarakat prasejahtera dengan mekanisme bantuan sosial pangan. Perjalanan bantuan sosial pangan di Indonesia bermula dari mekanisme bantuan subsidi beras dengan nama program Beras Miskin (Raskin) sampai kepada perubahan mekanisme bantuan sosial pangan non tunai dengan nama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Meskipun begitu, permasalahan melesetnya pemanfaatan bantuan dari sasaran terus berlangsung. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah tersebut melalui kajian terhadap dimensi eligibiltas sosial dalam kerangka analisis dimensi-dimensi kebijakan kesejahteraan sosial. Metodologi tulisan ini adalah penelitian sekunder yang memanfaatkan data sekunder seperti laporan penelitian, dokumen pemerintah, dan data statistik sebagai sumber analisa penelitian. Hasil kajian menunjukan bahwa penentuan sasaran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang megacu kepada Basis Data Terpadu (BDT) tidak dapat mengikuti dinamika kondisi riil sosial ekonomi dari calon penerima manfaat. Hal ini disebabkan kekurangan khas dari penggunaan metode Proxy Means Test (PMT) sebagai pendekatan untuk mengukur kelayakan calon penerima manfaat yang digunakan dalam membangun basis data terpadu. Implikasi dari penemuan ini adalah melihat beberapa alternatif pilihan mekanisme penentuan kelayakan untuk melengkapi pengunaan metode Proxy Means Test sebagai solusi penetapan sasaran yang lebih menyeluruh.