Teater Pemberdayaan sebagai Mekanisme Partisipasi Masyarakat

Abstraksi

Proses penggalian gagasan dan aspirasi masyarakat yang difasilitasi pemerintah, semakin menjauh dari praktik dan ekspresi budaya sebagai salah satu mekanisme perekat hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat. Ketimpangan antar daerah dapat terjadi karena masyarakat tidak diberi ruang yang cukup luas untuk menentukan pilihan atas menu pembangunan. Pembangunan dalam banyak bentuk, secara represif didifinikan oleh pihak lain di luar masyarakat yang bersangkutan. Pembangunan yang diterjemahkan oleh salah satu pihak -pemerintah dalam hal ini - tidak akan berkelanjutan, dan akan terus memperluas ketimpangan antar daerah yang terindikasi pada bangunan yang tidak digunakan, sarana yang terbengkalai: monument-monumen yang mengingatkan komunitas setempat tentang ide asing yang diterjemahkan sebagai kebutuhan tanpa masyarakat itu ada di dalamnya. “Teater Pemberdayaan” dapat dipahami sebagai sebuah proses yang berujung pada pertunjukkan/ manifesto gagasan bersama sebuah komunitas, mengenai keadaannya saat itu dan rancangan tentang kondisi ideal mereka. Kondisi dan situasi yang diidentifikasi, ditelaah bersama, dan diceritakan, diekspresikan, dengan menggunakan narasi mereka sendiri. Original dan aktual. “Teater Pemberdayaan” dapat menjadi pendekatan untuk mengembalikan narasi-narasi lokal ke dalam konteks pembangunan, termasuk narasi kesetaraan dan resolusi konflik. Keterkaitan gagasan teater pemberdayaan dengan inovasi tata kelola pemerintahan adalah pada lokus administratif di mana teater pemberdayaan ini dapat dihadirkan secara formal oleh pemerintah: menghadirkan perangkat pendukung pembentukan kelompok pemberdayaan seni budaya di tingkat desa, dengan menggunakan pendekatan “teater pemberdayaan” dalam mengumpulkan gagasan dan aspirasi masyarakat tentang pembangunan yang bermakna bagi mereka.