KELAPA DALAM: Yang Dulu Terabaikan, Kini Mensejahterakan (Pilot Project Pengolahan Kelapa Dalam Di Kabupaten Sarmi)

Abstraksi

Kabupaten Sarmi merupakan salah satu daerah tertinggal di Wilayah Papua. Sebagaimana daerah tertinggal lain yang kaya akan potensi alam, namun miskin pengolahan, Sarmi memiliki potensi komoditas ekonomi terbesar yaitu Kelapa Dalam (cocos nucifera), yang hanya dijual dalam bentuk “buah” sehingga tidak memberikan nilai tambah. Untuk itu, inisiasi hilirisasi (pengolahan) kelapa dalam dilakukan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat untuk meningkatkan “nilai” kelapa dalam Sarmi, melalui transformasi pola pertanian subsisten menjadi pertanian modern (agroindustri). Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi partisipatif. Wawancara dilakukan melalui teknik sampling purposive dengan panduan wawancara. Informan utama merupakan aktor-aktor yang terlibat langsung dan mengetahui pelaksanaan pengolahan kelapa di Kabupaten Sarmi, yaitu 1) Direktur DTTP, Kementerian PPN/Bappenas; 2) Bappeda Provinsi Papua; 3) Bappeda dan OPD Kabupaten Sarmi; 4) pendamping pabrik dan masyarakat pelaku usaha. Berdasarkan hasil analisis, komoditas kelapa dalam yang diolah menjadi minyak goreng, sabun, dan VCO menjadi menjadi salah satu bentuk inovasi program pengembangan ekonomi lokal yang replikatif dan adaptable dalam menempatkan penduduk setempat (orang asli Papua/OAP) sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi. Keberadaan minipabrik pengolahan kelapa di tingkat distrik (kecamatan) memberikan manfaat langsung dan multiplier effect bagi masyarakat, yaitu adanya pendapatan yang tetap, peningkatan keterampilan, dan meminimalisir budaya konsumtif OAP. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan mampu membuka aksesibilitas, mendorong pelayanan dasar, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB), dan kesempatan kerja. Kendala yang dihadapi hingga saat ini dan membutuhkan terobosan kebijakan yaitu mahalnya ongkos angkut menuju keluar kabupaten Sarmi dan keterbatasan infrastruktur penunjang khususnya ketersediaan daya listrik.