Strategi Pemenuhan Kebutuhan Informasi Geospasial untuk Mendukung Prioritas Nasional

Abstraksi

Sejak dimulainya Kabinet Kerja di tahun 2014, dimulai Prioritas Penganggaran berdasarkan Prioritas, dari yang sebelumnya Prioritas Penganggaran berdasarkan Fungsi. Prioritas Penganggaran ini, memunculkan istilah Prioritas Nasional (PN) . Prioritas Nasional ini sendiri membutuhkan dukungan di Proyek Kementerian Negara / Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/L) (setara dengan output). Diantaranya kebutuhan akan Informasi Geospasial (IG) yang identik dengan kejelasan lokasi pelaksanaan PN. Yang menjadi masalah, baru pada bulan Februari di Tahun Perencanaan, Badan Informasi Geospasial mendapatkan informasi mengenai dimana lokasi PN dilaksanakan. Sehingga, jika BIG belum memiliki Informasi Geospasial pada lokasi tersebut, BIG baru bisa merencanakan di Tahun Perencanaan tersebut, dan melaksanakan Akuisisi Data IG dan Pemetaan pada Tahun Pelaksanaan. Dimana hasilnya baru bisa dipakai pada Tahun Evaluasi. Hal ini tentunya sudah terlambat dan menyebabkan penggunaan dana pembangunan yang tidak optimal. BIG perlu memenuhi kebutuhan IG tersebut pada Tahun Perencanaan, sehingga pada Tahun Pelaksanaan, data yang dibutuhkan sudah tersedia. Setidaknya ada satu langkah perencanaan (administratif) dan dua langkah teknis, yang bisa dimaksimalkan guna memenuhi kebutuhan IG dalam mendukung PN bahkan pada saat Tahun Perencanaan.