STRATEGI KEGIATAN EKONOMI TERKAIT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI KABUPATEN PESAWARAN, PROVINSI LAMPUNG

Abstraksi

Kabupaten Pesawaran dengan luas wilayah 1.173,77 km², merupakan salah satu bagian dari Provinsi Lampung, di mana daerah ini memiliki sumber daya yang cukup melimpah yaitu pertanian, perkebunan, kelautan dan kehutanan. Dengan kekayaan yang dimiliki oleh kabupaten ini mengisyaratkan bahwa banyak kegiatan ekonomi yang dapat dikembangkan. Menurut BPS 2018, tingkat kemiskinan nasional berada pada persentase 9,66 persen, dengan jumlah penduduk miskin sebesar 25,67 juta jiwa. Sedangkan, pada jumlah penduduk Kabupaten Pesawaran sebesar 435.827 jiwa dan penduduk miskin sebesar 71.640 jiwa atau 16,43 persen pada tahun 2017 (BPS, 2018). Data yang ditunjukkan oleh BPS, menunjukkan persentase kemiskinan di Kabupaten Pesawaran lebih tinggi dibandingkan nasional. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan di Kabupaten Pesawaran, tingkat kemiskinan yang tinggi menunjukkan kemampuan meraih pendidikan yang layak sulit untuk dicapai. Hal ini dibuktikan dengan kuantitas pekerja tidak tamat SD sebesar 46.198 jiwa, sedangkan kuantitas pekerja lulusan S1 atau Diploma sebesar 7.716 jiwa pada tahun 2017 (BPS, 2018). Dalam hal ini, tingkat kuatitas masyarakat yang bekerja tidak lulus SD lebih besar dibandingkan lulusan S1 atau Diploma, dan menunjukkan masih rendahnya tingkat kualitas sumber daya manusia yang bekerja di Kabupaten Pesawaran. Masalah kualitas sumber daya manusia menjadi suatu masalah yang penting, sehingga kabupaten kekurangan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam mengelola badan usaha milik desa di Kabupaten Pesawaran. Selain itu, rendahnya tingkat kualitas sumber daya manusia menyebabkan pemahaman terhadap teknologi masih rendah. Lembaga ekonomi menjadi bagian penting dan sekaligus menjadi titik lemah dalam rangka mendukung perekonomian desa. Perekonomian desa yang lemah disebabkan oleh kapasitas perangkat desa yang masih rendah dan belum siap untuk merealisasikan lembaga ekonomi. Dalam konteks ini, BUMDES pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Menurut Permendes PDTT No.4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa. BUMDES yang berfungsi sebagai pengelola penyertaan modal dari pemerintah pusat ke UMKM melalui APBDes di Kabupaten Pesawaran. Pada tahun 2015-2018, kabupaten ini hanya mengalokasikan dana desa sebesar 4,87 persen untuk 144 BUMDES. Hal itu menunjukkan di kabupaten ini, dana yang dialokasikan untuk BUMDES masih terbilang rendah, dikarenakan dana desa yang lebih diprioritaskan pada pembangunan, seperti jalan dan jembatan. Bedasarkan paparan di atas, permasalahan yang timbul terkait tingkat pendidikan yang rendah di Kabupaten Pesawaran, merupakan salah satu variable dari teori solow yang menjelaskan pertumbuhan angkatan kerja guna mendorong pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah tersebut. Terkait dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pesawaran, sehingga nantinya akan meningkatan pendapatan perkapita sekaligus memanfaatkan wilayah strategis dan sumber daya alam yang melimpah tersebut. Salah satu contoh keberhasilan dalam penggerak kegiatan ekonomi terkait pemberdayaan masyarakat desa melalui BUMDES, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dalam mengembangkan potensi sektor UMKM dengan memanfaatkan digitalisasi melalui BUMDES. Menurut data yang diperoleh dari BPS, jumlah wisatawan domestik yang menginap di hotel Kabupaten Banyuwangi, yaitu pada tahun 2016 sebanyak 551.513 jiwa dan 2017 meningkat menjadi 606.664 jiwa. Begitu pula, dengan wisatawan domestik 2016 sebanyak 64.102 jiwa dan tahun 2017 sebanyak 71.271 jiwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa wisatawan mancanegara maupun domestik mengalami peningkatan di Kabupaten Banyuwangi. Strategi yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menganalisa potensi yaitu dengan memberikan dukungan kepada Kabupaten Pesawaran yang sedang meningkatkan sektor pariwisata, di mana diketahui di Indonesia sektor pariwisata menjadi penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia. Dengan demikian, pengadaan pelatihan sumber daya manusia dan peningkatan modal menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan sektor tersebut. Pelatihan sumber daya manusia, seperti manajemen pengelolaan pariwisata, manajemen pengelolaan keuangan, dan pemahaman konsep wirausaha. Selain pelatihan, peningkatan penyertaan modal juga menjadi strategi, dengan melakukan penambahan penyertaan modal dari pemerintah dan pengajuan proposal terkait dana ke lembaga keuangan, hal ini ditentukan atas dasar pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terkait adanya pelatihan dan peningkatan modal tersebut, yaitu masyarakat dapat menerapkan dalam pengembangan usaha, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat.