MEMBANGUN INVESTASI HULU MIGAS SECARA INKLUSIF

Abstraksi

Investasi adalah hal yang sangat penting dalam suatu negara untuk meningkatkan produktifitas suatu negara. Mengingat saat ini DPR dan Pemerintah belum juga merampungkan revisi UU Migas yang baru. Padahal, revisi UU Migas ini sempat masuk program legislasi nasional (Prolegnas) DPR periode 2009-2014, dan dilanjutkan sebagai agenda Prolegnas prioritas 2016 pada DPR periode 2014-2019. Namun, hingga April 2019 pembahasan revisi UU Migas ini tak kunjung selesai. Lamanya pembahasan revisi UU Migas ini, salah satunya disebabkan karena adanya tarik-ulur antara pemerintah dan DPR yang notabene di dunia migas kepastian hukum amatlah sangat penting untuk memulai suatu bisnis di sektor migas. Masalah KKKS lainnya yaitu Birokrasi perpajakan, perizinan dimana ada beberapa lembaga yang menangani hal tersebut. Di sisi lain, Indonesia memiliki kontrak migas yaitu maksimal 30 tahun dari tahap eksplorasi sampai eksploitasi dimana 7 tahun itu merupakan tahap eksplorasi. Hal ini menjadi dilema bagi KKKS untuk melakukan ekspansi karena untuk tahap produksi hanya 23 tahun saja apalagi saat ini Indonesia menyarankan untuk memakai instrument Gross Split dimana Cost Recovery ditanggung oleh KKKS. Hal ini akan menyebabkan KKKS semakin enggan untuk berinvestasi di Indonesia yang direpresentasikan melalui investasi hulu dan hilir migas yang menurun secara signifikan. Masalah lain yang dihadapi Indonesia pun adalah defisit neraca perdagangan migas yang berperan dari tahun 2013 sampai sekarang. Hal ini sangat berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia yang menyebabkan masih adanya pengaruh yang signifikan di sektor migas dalam struktur perekonomian Indonesia. Tata kelola migas, kelembagaan, dan optimisme pemerintah amatlah penting bagi kepastian hukum di Indonesia saat ini. Saat DPR dan Pemerintah bersatu hati untuk menyelesaikan revisi UU migas, maka hal ini dapat menyebabkan multiplier effect yang positif terhadap perekonomian Indonesia yang berkesinambungan yaitu 1). Saat DPR dan Pemerintah sudah mengesahkan UU Migas maka terciptalah kepastian hukum dimana hal ini menjadi prioritas KKKS untuk melakukan investasi di Indonesia. 2). Menambah fungsi SKK Migas yaitu memberikan kewenangan untuk mengelola pajak yang bertujuan untuk efisiensi kelembagaan dan mengelola uang yang bertujuan untuk ketahanan energi antara lain: eksplorasi, eksploitasi, dan memberikan Participacing Interest untuk wilayah yang menjadi wilayah kerja Migas yang berguna untuk penggerak ekonomi wilayah tersebut. 3). Saat pemerintah memberikan rasa optimisme pada sektor migas dengan memberikan regulasi, insentif, dan meningkatkan anggaran, hal ini juga akan menumbuhkan rasa optimisme KKKS untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi yang berdampak pada penambahan lapangan kerja maupun peningkatan produksi migas. 4). Koordinasi SKK Migas dan KKKS wajib memakai instrument Gross Split dan meningkatkan pemakaian komponen TKDN 70% sehingga keuntungan bagi negara adalah tidak memikirkan Cost Recovery KKKS, jumlah pengangguran berkurang, produktivitas sektor industri dan jasa meningkat akibat peningkatan permintan karena TKDN yang berimbas pada peningkatan GDP Indonesia dan keuntungan bagi KKKS adalah dapat memperkirakan Cost Recovery sehingga KKKS dapat melakukan efisiensi(pengadaan barang dan jasa yang murah serta pemakaian tenaga kerja Indonesia), peningkatan profit yang berasal dari bagi hasil yang diterima sesudah meningkatkan pemakaian TKDN yaitu 4% dari base split. Melalui hal tersebut, dampak terhadap jangka pendek adalah produktifitas sektor industri dan jasa meningkat, pengangguran menurun dan jangka panjang adalah GDP meningkat karena produksi migas serta impor yang dapat ditekan. investasi di bidang migas terutama sektor hulu akan terus meningkat dengan adanya sistem di atas eksplorasi terus digenjarkan. SDM atau tenaga kerja akan banyak menggunakan tenaga dari indonesia tenaga kerja yang berada di luar juga akan kembali ke indonesia. Enginering geologi, enginering gefisika, engenering perminyakan akan sangat dibutuhkan. Pengangguran akan berkurang karena sektor hulu yang akan membutuhka tenaga kerja yang sangat banyak. Pendorongan TKDN juga membuat peningkatan produksi dalam negeri yang berdampak pada GDP.