Upaya Pemenuhan Kebutuhan Dokter Spesialis : Analisis Lingkungan Kebijakan di Nusa Tenggara Barat Indonesia

Abstraksi

Pemenuhan kebutuhan dokter spesialis masih menjadi permasalahan di Indonesia, terutama di wilayah Timur atau daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan seperti Provinsi Nusat Tenggara Barat. Penelitian ini menganalisis lingkungan kebijakan (Policy Environment Assessment atau PEA) upaya pemenuhan kebutuhan dokter spesialis pada aspek dukungan politik, kebijakan nasional dan operasional daerah serta komponen program, formulasi dan evaluasi kebijakan. Hasil asesmen menjadi peta kesenjangan kebijakan dan dasar rekomendasi perbaikan berdasarkan perpektif pihak yang terkena dampak kebijakan. Metode yang digunakan adalah narrative review untuk menelusuri artikel terkait dari jurnal-jurnal terakreditasi dan terindeks Scopus dengan keywords lingkungan kebijakan, dokter spesialis, dan Nusa Tenggara Barat. Dilakukan critical appraisal dengan metode PRISMA serta eksplorasi lanjut melalui wawancara mendalam untuk mendapatkan expert judgement. Triangulasi sumber dan metoda dilakukan sebagai upaya menjaga validitas data. Penempatan dan ketersediaan dokter spesialis menyangkut jumlah, jenis, mutu, dan distribusinya yang masih menjadi masalah merupakan temuan studi, meskipun upaya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berlangsung cukup baik dan dipersepsi positif, khususnya aspek dukungan politik. Namun aspek kebijakan nasional terkait insentif dan fasilitas masih dipandang kurang baik. Panjang dan rumitnya jalur birokrasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menyebabkan munculnya penilaian negatif masyarakat ataupun pelaksana kebijakan di daerah terhadap kebijakan. Kesimpulan dan rekomendasi studi ini adalah kebijakan pemerintah daerah dinilai belum cukup signifikan untuk meningkatkan ketersediaan dokter spesialis, terutama pada mekanisme advokasi.Koordinasi antara BAPPEDA, Dinas Kesehatan dan Badan Koordinasi Daerah masih perlu ditingkatkan. Peningkatan mekanisme koordinasi antar lembaga dan penyediaan saluran-saluran advokasi menjadi penting untuk mendukung efektivitas kebijakan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis.