Kondisi Global, Tantangan Industri Mikro dan Kecil Naik Kelas

Subtema 4: Strategi Mendorong Industri Mikro dan Kecil Naik Kelas

Pandemi Covid-19 menyebabkan perekonomian global tersendat. Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva  mengatakan dampak negatif merebaknya Covid-19 yang melanda dunia saat ini benar-benar membuat ekonomi global hancur. Dia memprediksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 bisa saja negatif. 

“Prioritas harus diberikan pada dukungan fiskal yang ditargetkan untuk rumah tangga dan bisnis yang rentan untuk mempercepat dan memperkuat pemulihan pada tahun 2021," kata Kristalina dalam konferensi darurat lewat video teleconference bersama menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G-20 dalam 'G20 Ministerial Call on the Coronavirus Emergency', seperti yang dikutip oleh Suara.com. 

Kondisi ekonomi global yang cenderung negatif ini berimbas pula pada industri mikro dan kecil (IMK) di tanah air. Mereka tak hanya menghadapi terbatasnya akses permodalan, pemasaran, dan bahan baku, tetapi juga makin kesulitan menembus pasar ekspor. Kendala-kendala ini kian membuat IMK susah naik kelas menjadi industri menengah. 

Padahal, IMK menyumbang jumlah tenaga kerja paling banyak dibanding skala industri lain. Menurut data Kementerian Perindustrian 2019, IMK telah menyerap tenaga kerja sebanyak 11,68 juta jiwa atau sekitar 60 persen dari total pekerja di sektor industri. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Gati Wibawaningsih mengatakan konstribusi IMK mencapai 90 persen dari semua unit bisnis industri. 

Untuk mendorong IMK naik kelas dan bersaya saing, Kemenperin membuat program pelatihan untuk calon wirausaha baru. Dari tahun 2015-2019, Kemenperin telah melatih 57.417 calon pengusaha IMK. Pada periode yang sama, terdapat 12.999 pelaku IMK yang mendapatkan izin usaha. 
Mendukung penumbuhan IMK di luar Pulau Jawa, Kemenperin telah berhasil membangun 22 sentra IMK sepanjang tahun 2015-2019. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14 sentra IMK sudah beroperasi.

“Kami juga telah melaksanakan program restrukturisasi mesin dan peralatan kepada 341 pelaku IM sepanjang 2015-2018, dengan nilai investasi sebesar Rp 144,65 miliar,” kata Gati seperti yang dikutip dari laman resmi Kementerian Perindustrian RI. 

Mesin dan alat yang diberikan kepada pelaku IMK antara lain seperti alat angkut, sandang, aneka, barang dari kayu, furnitur, kimia, logam, mesin, serta pangan. Program penumbuhan wirausaha baru yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal IKMA Kemenperin juga menyasar hingga ke lingkungan pondok pesantren. 

Tercatat, sejak tahun 2013 hingga saat ini, telah dilakukan pembinaan kepada 42 pondok pesantren yang tersebar di tujuh Provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta, Lampung, Kalimantan Timur, dan Banten. Total peserta yang dilatih di pesantren mencapai 8.628 santri.

Selain itu, dalam pelaksanaan program e-Smart IMK yang diluncurkan sejak tahun 2017, Ditjen IKMA telah melaksanakan workshop e-Smart IMK yang diikuti sebanyak 10.038 peserta, dan hingga saat ini total transaksi penjualan yang dihasilkan mencapai Rp 3,27 miliar.

“Guna menjawab tantangan era industri 4.0, sejak tahun 2014 kami melakukan penumbuhan startup berbasis digital dengan melibatkan sebanyak 190 startup melalui ICT Center dan pelatihan IMK,” tutur Gati.

Sebagai informasi, Program e-Smart IMK merupakan upaya memberikan edukasi dalam pemanfaatan teknologi digital. Kemenperin menggandeng perusahaan plat merah maupun swasta untuk menyukseskan e-Smart IMK. Misalnya seperi Bank Indonesia, Bank Negara Indonesia (BNI), Google, Asosiasi e-commerce (idEA), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.  Kolaborasi dengan e-commerce seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, BliBli, Blanja.com, dan Gojek Indonesia juga dilakukan untuk memperluas pasar IMK.

Mendukung IMK naik kelas, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) tengah menyusun peta jalan transformasi struktur ekonomi nasional. Hal ini sejalan arahan Presiden Joko Widodo yakni transformasi ekonomi diperlukan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan. Arahan lain dari Presiden Jokowi seputar IMK ialah fokus ekonomi pada pemberdayaan usaha kecil, mikro, dan menengah. 

Upaya mendorong industri manufaktur tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan Bappenas. Aktor pembangunan dan pemangku kepentingan lain seperti, yakni Pemerintah Daerah, asosiasi pengusaha, akademisi, komunitas, dan media juga bisa berpartisipasi berdasarkan porsi dan keahlian masing-masing.

Indonesia Development Forum 2020 bisa menjadi wadah bagi para aktor pembangunan untuk memberikan solusi dan kolaborasi untuk pembangunan industri. Tema besar IDF 2020 ialah Indonesia’s Future Industrialization Paradigm: Value Creation and Adaptive Capacity for Socio-Economic Transformation.

Salah satu subtema IDF 2020 membahas mengenai Strategi Mendorong Industri Mikro dan Kecil Naik Kelas. Pendalaman subtema yang bisa diajukan misalnya praktik terbaik peningkatan kapasitas IMK. Pengertian ‘naik kelas’ dalam pengembangan IMK juga perlu dijabarkan secara jelas. 

Peserta IDF bisa memaparkan strategi peningkatan produktivitas IMK yang didukung permodalan, bahan baku, dan pemasaran. Solusi berupa strategi penguatan IMK  lewat kemitraan industri sedang dan besar, serta modernisasi bisnis, kewirausahaan dan inovasi sangat dinanti oleh Pemerintah Indonesia. Gagasan lain terkait strategi peningkatan kapasitas IMK untuk ekspor dan tergabung dalam jaringan produksi global.

Kamu punya ide atau gagasan untuk mendorong IMK naik kelas? Ayo kirimkan ke IDF 2020!