JAKARTA – Kementerian Perindustrian terus berupaya meningkatkan permintaan otomotif di dalam negeri dengan dukungan sejumlah relaksasi kebijakan fiskal.

Peningkatan permintaan otomotif bakal berdampak ekonomis kepada sejumlah sektor di sekitarnya.

Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika atau Ilmate Kemenperin Taufiek Bawazier mengatakan, saat ini secara umum permintaan masyarakat menjadi penentu dan penggerak roda ekonomi sepanjang pandemi.

Pihaknya tengah berusaha meningkatkan penjualan otomotif dengan usulan relaksasi pajak pembelian kendaraan kepada Kemenkeu. Meliputi penyesuaian sementara Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau PPnBM untuk mobil baru sebesar 0% atau pemangkasan pajak kendaraan bermotor atau PKB.

"Mudah-mudahan Kemenkeu tidak terlalu lama untuk mengeluarkan instrumen itu. Kita minta sampai Desember saja," katanya dalam webinar 'Prospek Pemulihan Ekonomi Sektor Industri Otomotif Nasional', Jakarta, Rabu (14/10).

Hal tersebut dimaksudkan untuk menjadi pengungkit sektor otomotif di dalam negeri agar segera pulih. Berdasarkan datanya, utilitas industri kendaraan bermotor jelas menghadapi penurunan signifikan. Nilai utilitas sektor ini turun dari sekitar 80,64% menjadi hanya 20% akibat hambatan Covid-19.

Selain itu, upaya peningkatan utilitas pabrik di dalam negeri ditengarai bisa mempertahankan kinerja ekspor otomotif domestik. Kemenperin mencatat total ekspornya ke 80 negara pada 2019 mengalami kenaikan positif.

Pada periode yang sama, mobil utuh atau CBU terkirim sebanyak 332.023 unit, mobil rakitan sebanyak 511.425 unit dan pengiriman komponen otomotif 79,3 juta pieces.

"Karena kinerja CBU kita masih surplus, tahun lalu ekspor Rp24,3 triliun dan impor Rp10,1 triliun. Jadi jangan sampai pasar ekspor kita diambil negara lain. Ini juga jadi perhatian supaya kita lebih kompetitif," katanya.

Karenanya, ia optimistis relaksasi pada sektor ini bakal memberikan efek pengganda yang sangat luas. Pemulihan otomotif nasional bakal langsung berdampak pada backward dan forward linkage kurang lebih sekitar 1,5 juta jiwa.

Misalnya, di sisi aspek penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar dan keterkaitan dengan subsektor industri lainnya, termasuk industri kecil-menengah atau IKM. "Entah subsektor seperti karet, kaca, baja, besi dan lainnya. Multiplier effect besar, maka kebijakan ini yang harus kita selesaikan dalam waktu dekat," terangnya.

Asisten Deputi Pengembangan Industri Kemenko Bidang Perekonomian Atong Soekirman mengatakan, pemerintah akan terus memantau pergerakan kinerja otomotif nasional dengan beragam strategi di sisi pasokan dan permintaan.

Sejauh ini, pihaknya terus mengakomodasi penguatan arus kas perusahaan dengan memberikan bantuan modal kerja sektor industri, restrukturisasi pinjaman, insentif biaya listrik, dan beragam relaksasi pajak hingga percepatan restitusi pajak.

"Pada tataran regulasi, kami juga memberikan percepatan proses izin alih industri dan percepatan impor bahan baku serta penolong yang dibutuhkan," katanya.

Di sisi permintaan, dorongan konsumsi masyarakat akan terus dipantau sehingga penyerapan produk dalam negeri dan belanja masyarakat meningkat seiring berjalan waktu.

Konsumsi Otomotif Nasional Masih Rendah
Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia Warih Andang Tjahjono mengatakan, peningkatan permintaan dari dalam negeri memiliki andil besar terhadap  eksistensi otomotif nasional. Hal tersebut lebih strategis daripada mengandalkan permintaan dari negara lain.

Hanya saja perlu beragam upaya untuk terus meningkatkan potensinya yang masih jauh dari proyeksi. Konsumsi atau kepemilikan kendaraan bermotor Indonesia hanya menyentuh 87 dari 1000 orang. Jumlah tersebut jauh lebih rendah dari Brunei Darussalam (711), Malaysia (439), Thailand (228), dan Singapura (147).

"Harusnya domestik kita bisa menyerap 3 juta kendaraan. Jika keadaannya begitu akan mendorong industri untuk terus berkembang," ujarnya.

Indonesia menjadi pasar terbesar mobil di Asean dengan kontribusi sebesar 32% dari total 9 negara yang ada. Penjualan mobil di Tanah Air mayoritas berada di kisaran Rp 200-300 juta yang dipengaruhi oleh pendapatan perkapita nasional yang masih berada di kisaran US$4.000.

Sumber: Validnews.id
Reporter: Khairul Kahfi