Abstraksi
Tantangan perencanaan pembangunan yang berbasis bottom-up adalah ketepatan dan sinkronisasi keinginan antara masyarakat dan pemerintah daerah. Di level pemerintah daerah, teknologi masih menjadi titik focus terutamanya berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Faktor geografis daerah kepulauan sering kali menjadi permasalahan running time untuk penyelesaian masalah didalam perencanaan pembangunan untuk koordinasi diawal perencanaan. Penunjang utama pelaksanaan e-government adalah ketersediaan infrastruktur dasar yang mestinya setelah hamper 73 Tahun Indonesia merdeka sudah sampai pada tahap pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi disetiap level pemerintah terkecil. Adapun masalah utama dari penelitian ini yang dikemukakan adalah kesenjangan pemerataan infrastruktur dasar teknologi untuk pelaksanaan e-government didalam perencanaan pembangunan berbasis e-planning sebagaimana amanat oleh pemerintah pusat bagi pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraaan pemerintahan berbasis elektronik. Disamping itu juga rentang kendali yang cukup jauh antara satu kecamatan dan kecamatan lainya di Kabupaten Bintan membuat akses dari pemerintah kabupaten masih menemui kendala. Dengan gambaran lokasi penelitian yang berbasis kepulauan tentunya Kabupaten Bintan menarik diteliti karena terdapat ketimpangan infrastruktur yang mesti digesa untuk pemerataan. Untuk metodologi penelitian menggunakan metode kualitatif eksploratif hal ini dilakukan untuk mencari sebab mengapa system e-planning belum berjalan maksimal di tihgkat kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan. Sedangkan hasil yang diharapkan adalah isu strategis berkaitan dengan penggunaan teknologi untuk pembangunan daerah khusus pada aspek perencanaan daerah sehingga bias mempercepat akselerasi pertumbuhan pembangunan berbasis perencanaan yang dapat digunakan dalam implikasi penyusunan RPJMD dan juga RKPD di Kabupaten Bintan tentunya.