Siklus Politik dan Kebijakan Upah Minimum: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Pulau Jawa

Abstraksi

Salah satu konsekuensi dari desentralisasi kebijakan upah di Indonesia adalah penentuan upah minimum yang rentan dipengaruhi oleh siklus politik. Kepala daerah yang berwenang menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dapat menggunakan kebijakan upah sebagai sarana untuk memperoleh dukungan untuk memenangkan Pilkada. Begitu pula dengan calon kepala daerah, mereka dapat menggunakan kebijakan upah minimum sebagai bagian dari janji politik. Situasi seperti ini membuat kebijakan upah minimum tidak didasarkan atas kajian empiris dan pertimbangan yang objektif, melainkan dipengaruhi oleh kompromi dan tekanan dari berbagai kepentingan. Kenaikan upah minimum yang tidak kredibel berdampak negatif terhadap cost of doing business, dan berkurangnya tingkat kepatuhan atas kebijakan tersebut. Menggunakan studi kasus kabupaten/kota di Pulau Jawa dari tahun 2005 sampai dengan 2018, penelitian ini mengkaji dampak siklus politik (pemilihan kepala daerah langsung) terhadap kebijakan upah minimum di daerah. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi kebijakan upah minimum dalam satu dekade terakhir. Secara spesifik, analisis dilakukan untuk mengetahui kredibilitas kebijakan upah minimum dan dampak kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan pekerja. Hasil dari penelitian ini diharapakan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dampak siklus politik dengan kebijakan upah minimum. Hal ini sangat penting untuk dipahami terlebih Pemerintah berencana akan melakukan Pilkada serentak secara nasional pada tahun 2024. Hasil penelitian ini juga bermanfaat untuk memberikan evaluasi terhadap mekanisme penentuan upah minimum di Indonesia.