banner idf 2025
  1. Beranda
  2. Pusat Pengetahuan
  3. Akses Program Indonesia Pintar bagi Anak-Anak Pendatang: Studi Kasus Anak-Anak Pemulung di TPST Bantar Gebang
  • Prisilia Riski
    Prisilia Riski
    Prisilia Riski has recently completed a Master of Science in Childhood Studies degree at the University of Edinburgh, UK, with the Indonesian Education Scholarship (BPI) from Indonesia Endowment Fund for Education (LPDP). Before pursuing her masters’ degree, Prisilia holds a Bachelor degree in Psychology from Universitas Indonesia and worked as a Research Assistant in the Center on Child Protection and Well-Being (known as ‘PUSKAPA’) at the university for more than three years. Her experience in the university's community outreach program (K2N UI) led her to realized her keen interest in strengthening families and protecting children in Indonesia through policy.
Papers

Akses Program Indonesia Pintar bagi Anak-Anak Pendatang: Studi Kasus Anak-Anak Pemulung di TPST Bantar Gebang

2018

Abstraksi

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin melalui Program Indonesia Pintar sejak tahun 2014 (Kemendikbud, 2016). Salah satu kelompok anak-anak yang miskin dan rentan putus sekolah adalah anak-anak pemulung yang bekerja di TPST Bantar Gebang. Studi dari Save the Children (2018) menunjukkan bahwa anak-anak pemulung yang bekerja di TPST Bantar Gebang rentan putus sekolah di tingkat kelas 4 SD. Program Indonesia Pintar yang bertujuan untuk mencegah anak putus sekolah (Kemendikbud, 2016) ternyata tidak dapat mencegah anak-anak tersebut putus sekolah. Dari 396 siswa yang diajukan oleh sekolah untuk ikut serta dalam Program Indonesia Pintar, hanya 17 anak yang mendapatkan program tersebut (Save the Children, 2018). Meskipun Program Indonesia Pintar tidak mensyaratkan calon penerima untuk menyertakan dokumen identitas hukum seperti akta kelahiran, KTP, dan KK (Kemendikbud, 2016), penyebab tertolaknya pengajuan Program Indonesia Pintar diduga karena KTP dan KK orang tua anak-anak tersebut yang merupakan pendatang dan masih beralamat di kampung halaman mereka (Save The Children, 2018). Dokumen identitas hukum diperlukan untuk mengakses program-program bantuan sosial di Indonesia (PUSKAPA, 2014). Makalah ini bertujuan untuk mengekplorasi sistem pemberian bantuan dalam Program Indonesia Pintar dan kaitannya dengan identitas hukum. Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah desk review dan wawancara. Hasil dari makalah ini menunjukkan bahwa terdapat dua kemungkinan advokasi dalam kasus anak-anak di Bantar Gebang untuk mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar, yaitu dengan menyosialisasikan kepada orang tua anak untuk mengganti KTP mereka sesuai domisili atau mengubah sistem pemberian bantuan.
Komentar


Indonesia Development Forum


Instagram Feed
--> -->