Advokasi Kebijakan Kepala Daerah untuk Pembangunan Layanan Dasar Masyarakat Secara Nasional

Abstraksi

Upaya memperbaiki layanan dasar dalam rangka mengatasi kesenjangan wilayah di Indonesia seharusnya turut diawali dengan upaya mengatasi kesenjangan paradigma kepala daerah terkait substansi berbagai sektor pembangunan. Pembelajaran dari berbagai program pilot pembangunan selama ini, menghamparkan berbagai kasus hambatan pembangunan nasional dikarenakan lemahnya advokasi kepala daerah. Sebagai jabatan politis, para kepala daerah kadang memiliki kelemahan dalam memahami substansi pembangunan strategis dalam ruang lingkup birokrasi dan konstitusi. Berbagai penguatan kapasitas, transfer knowledge, dan beberapa pelatihan dari program nasional dan program pilot hibah luar negeri kepada pemerintah daerah, sering tidak mendapat dukunga penuh dari kepala daerah. Di sisi lain, pilkada serentak turut memberikan defisit secara serentak atas pemahaman target-target pembangunan nasional dan global. Kepala daerah sering terjebak dalam komunikasi politik, demi peningkatan ketenaran (popularity), penerimaan (acceptability) dan keterpilihan (electability). Padahal, setelah menang Pilkada, mereka seharusnya beralih pada substansi advokasi dan komunikasi kebijakan publik, guna mempertahankan dan meraih komitmen politik untuk kesuksesan program pembangunan yang terpadu. Paparan ini akan menyajikan berbagai kompilasi data (kuantitatif), komparasi analisa, pembelajaran dan studi kasus (kualitatif) dari perjalanan pendampingan advokasi kepala daerah untuk kebijakan pembangunan nasional di sektor layanan dasar mayarakat yang dilakukan oleh Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI, yang kini beranggotakan 485 Bupati/Walikota Indonesia) di bawah koordinasi Kementerian PPN/Bappenas. Pembahasan temuan di lapangan tentang lebarnya kesenjangan visi dan misi kepala daerah (dari janji kampanye) serta hingga kesenjangan pemahaman mereka yang terpilih (pemenang Pilkada), dibandingkan dengan target nasional (berdasarkan RJMN) suatu hal yang jarang dilakukan. Hal ini akan memberikan kontribusi signifikan bagi penyusunan RPJMN 2020-2024 mendatang.