Konsep Triple Helix Melalui Peran Pokja Dalam Mewujudkan Indonesia Bebas Kumuh

Abstraksi

Realisasi peningkatan kualitas kawasan kumuh dari tahun 2015 hingga akhir 2017 baru teralisasi 13.556 Ha dari target penanganan Nasional 38.431 Ha atau berkisar 35,27% terealisasi (Kementrian PU-PERA 2018), sementara target RPJMN 2015-2019 terwujudnya kota zero kumuh. Masih ada 64,73% lagi kawasan kumuh yang harus jadi perhatian khusus untuk penanganan pada tahun 2018-2019. Masih banyaknya program pemerintah daerah yang tidak melibatkan banyak sektor yaitu dunia usaha dan perguruan tinggi untuk keberlanjutannya sehingga setiap program yang sudah terealisasi tidak memberi dampak jangka panjang, padahal Kelompok Kerja (Pokja) sudah terbentuk di tiap provinsi, salahsatunya di Provinsi Riau Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terdiri dari unsur triple helix yaitu pemerintah daerah, perguruan tinggi dan dunia usaha. Metode penanganan diawali dengan identifikasi data atau program masing-masing anggota pokja yang sudah terealisasi maupun yang belum terealisasi, pemerintah daerah melalui program unggulan masing-masing dinas atau badan dan perguruan tinggi melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Dari hasil identifikasi ini kemudian dilakukan koordinasi oleh seluruh anggota pokja hingga membuat suatu rumusan program bersama yang terpusat pada satu lokus penanganan hingga kemudian berlanjut pada lokus berikutnya. Kegiatan ini menghasilkan rumusan penanganan perumahan dan kawasan permukiman untuk penanganan kawasan kumuh yang terintegrasi dengan program pemerintah daerah. Hasil dari kegiatan ini berimplikasi kepada terwujudnya pemerataan penanganan kawasan kumuh yang terintegrasi dengan program pemerintah pusat menuju kota zero kumuh pada tahun 2019.