Abstraksi
Ketimpangan di Indonesia menjadi salah satu isu yang sangat sensitif untuk diperbincangkan. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, angka ketimpangan secara umum relatif menurun. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan angka ketimpangan di Indonesia. Namun, tidak semua kebijakan yang dilakukan membuahkan hasil yang memuaskan. Di beberapa provinsi, utamanya di Indonesia Timur, ketimpangan masih tetap tinggi serta angka kemiskinan cenderung stagnan. Ketimpangan yang terjadi dilatarbelakangi oleh berbagai masalah seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dengan porsi yang berbeda di setiap provinsi. Perpaduan masalah dan karakteristik sosial ekonomi di setiap wilayah mengakibatkan penanganan ketimpangan tidak bisa dilakukan dengan kebijakan yang seragam. Penelitian ini difokuskan di Indonesia Timur dan bertujuan untuk memformulasikan prioritas penanganan ketimpangan melalui pengentasan kemiskinan yang disesuaikan dengan karakteristik ekonomi di setiap wilayah. Formula ini disusun berdasarkan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kemiskinan mempengaruhi ketimpangan namun tidak sebaliknya. Data yang digunakan adalah indikator karakteristik sosial ekonomi di semua provinsi di Indonesia Timur yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dengan kurun waktu 2011-2016. Metode yang digunakan adalah Seemingly Unrelated Regression. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa di daerah non pertanian, pengentasan kemiskinan untuk menurunkan ketimpangan dipengaruhi oleh tingkat pengangguran, kesehatan, kesetaraan gender, dan investasi langsung dalam negeri. Sementara itu, di daerah pertanian, keberadaan lembaga keuangan, tingkat kemiskinan, dan kesetaraan gender memengaruhi ketimpangan ekonomi. Tingkat kesehatan, pendidikan dan pengangguran tidak memengaruhi ketimpangan ekonomi secara langsung, namun melalui pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, untuk mengefektifkan penurunan ketimpangan, kebijakan sebaiknya mempertimbangkan karakteristik ekonomi regional dan sosial budaya yang berbeda-beda.