DAMPAK PEMBANGUNAN KELISTRIKAN PROVINSI DI INDONESIA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DAN VARIABEL EKONOMI LAINNYA

Abstraksi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 menyatakan bahwa infrastruktur yang memadai akan meningkatkan produktivitas, pemerataan pendapatan, dan mengurangi biaya yang dikeluarkan, sehingga akan berdampak positif pada pembangunan lokal. Sebaliknya, terhambatnya juga berdampak seperti rantai ekonomi dari hulu ke hilir dengan mengurangi daya saing Indonesia melalui keraguan investor berinvestasi dan terhambatnya penciptaan lapangan kerja baru, sehingga dapat menekan APBN dan neraca perdagangan. Oleh karena itu, listrik sebagai salah satu pelayanan dasar yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di beberapa provinsi di Indonesia masih mengalami krisis ketersediaan dan persebaran yang tidak merata. Hal ini menjadi salah satu penyebab kemiskinan dan masalah-masalah ekonomi lainnya. Penelitian ini menganalisis pengaruh ketersediaan listrik terhadap kemiskinan dan variabel ekonomi lainnya menggunakan panel simultan yang mencakup empat persamaan yakni pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, kemiskinan, dan kesenjangan pendapatan. Penelitian menggunakan data dari 34 provinsi di Indonesia tahun 2010-2015. Hasilnya menunjukkan bahwa listrik mempunyai dampak yang cukup besar dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Kemudian berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa listrik sangat penting untuk mengentaskan kemiskinan dan dampak tersebut baru dapat dirasakan melalui keberadaan aktivitas ekonomi. Namun, Listrik juga dapat berkontribusi terhadap kesenjangan pendapatan melalui sektor pendidikan. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang dilakukan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi harus memperhatikan pendistribusian listrik yang merata terutama pada daerah yang berbasis industri dan padat karya dengan jumlah tenaga kerja yang besar, sehingga diharapkan akan menarik investasi khususnya ke provinsi-provinsi di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan terluar di Indonesia.