-
LAODE MUHAMAD FATHUN
Laode Muhamad Fathun, Lahir di Kambara 02 Januari 1989. Menyelesaikan studi S1 di Jurusan Hubungan Internasional Fisip UNHAS pada tahun 2008 dan selesai 2012. Kemudian menyelesaikan studi S2 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan menjadi koordinator asisten ketua program pascasarjana Magister Hubungan Internasional di S1 Jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhamadiyah Yogyakarta dengan mata kuliah filsafat ilmu dan pemikiran politik islam. Sekarang menjadi Dosen Tetap pada Prodi Hubungan Internasional UPN”Veteran”Jakarta degan Mata Kuliah Kebijakan Luar Negeri Indonesia, Diplomasi dan Negosiasi, Keamanan Maritim. Menulis artikel jurnal HI UPU “ Kebijakan Poros Maritim Dalam Frame Ideologis Dan Menulis artikel Pengembangan Dan Pemanfaatan Ruang Geopolitik…
PENGUATAN KONEKTIVITAS INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN DALAM “PENDEKATAN KONSTRUKTIVISME”
2018Abstraksi
Tulisan ini akan menjelaskan masalah belum optimalnya konektivitas antar daerah dalam menciptakan pembangunan inklusif Indonesia sebagai negara kepulauan. UU/23/2014 pada pasal 1 poin 19 dan pasal 27-29 disebutkan bahwa daerah yang berbasis kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda. Propinsi Maluku memiliki sekitar 4200 pulau, Propinsi Riau memiliki sekitar 800 pulau sebagai fakta perbedaan karakteristifk geografis. Metodologi yang gunakan adalah berbasis kualitatif dengan pola secondary analysis yakni menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif serta dikolaborasikan dari berbagai sumber lainya. Pendekatan konstruktivis menekankan pada analisis komunikasi, teks, wacana, dan diskursus dalam mencapai interaksi simbolis. Comment fate, interdependency, homogeneity, dan self restraint akan menjadi poin analisis tulisan ini. Implikasi belum optimalnya konektivitas daerah berdampak pada belum optimalnya implementasi 1) strategi Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Daerah dan Nasional dengan memusatkan pengelolaan potensi daerah 2) Belum adanya dukungan kebijakan yakni mengembangkan kebijakan terfokus bagi dukungan terhadap PKSDN misalnya membuat UU tentang daerah berbasis laut, 3) Belum optimalnya agenda program prioritas baik Program Kerja Maritim Daerah maupun Program Kerja Maritim Nasional. Pengembangan harusnya di arahkan pada aspek security, prosperity, enviromentality dan humanity Komentar