INOVASI PENINGKATAN KAPASITAS POKJA AMPL UNTUK KEBERLANJUTAN 5 PILAR STBM DI SUMBA TENGAH DAN SUMBA BARAT DAYA

Abstraksi

Karena terlalu fokus pada pencapaian MDGs 2015, pemerintah Indonesia lebih mengutamakan program fisik sanitasi, namun ternyata masih jauh dari target Universal Akses. Kementerian Kesehatan lebih fokus pada pencapaian STOP Buang Air Besar Sembarangan, padahal, sesuai yang dimandatkan oleh Peraturan Kementerian Kesehatan No. 3/2014 seharusnya mengimplementasikan 5 pilar dalam Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Kelima pilar tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Kementerian Kesehatan bersama kementerian lain seperti PU, KLH, dan Bappenas. Di Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya, kapasitas POKJA AMPL diperkuat untuk mampu mengimplementasikan 5 pilar STBM. Awalnya adalah mendorong Peraturan Bupati tentang STBM, perencanaan dan penganggaran di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Selain itu, POKJA AMPL juga dibentuk di tingkat kecamatan karena peran kecamatan sangat penting dalam implementasi STBM 5 pilar . Di level desa, tim STBM desa dibentuk untuk melakukan proses pra pemicuan, pemicuan, paska pemicuan 5 pilar STBM. Ketiga kegiatan ini menjadi kunci dalam memastikan program dapat berlanjut, dan didanai sendiri dengan anggaran yang tersedia di segala level. Hingga April 2018 3 dari 38 desa di kabupaten Sumba Barat Daya telah mendeklarasikan 5 pilar STBM,sementara desa lainnya di kedua kabupaten tersebut sedang melaksanakan verifikasi 5 pilar STBM. Dengan kerjasama lintas sektor dan integrasi STBM dalam perencanaan dan penganggaran, dapat memberikan hasil yang signifikan terhadap keberlanjutan program tersebut. Dibutuhkan keterlibatan POKJA AMPL Nasional dan Propinsi untuk memfasilitasi monitoring di tingkat kabupaten dalam merealisasikan target RPJMD terutama untuk sektor sanitasi.