Abstraksi
Transformasi Ekonomi dari Enclave Ekonomi Menuju Sustainable Development: (Transformasi Struktural Ekonomi dari Daerah Tambang Menuju Pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Masa Depan- Analisis Pendekatan Dimensi Ekonomi, Spasial, dan Kelembagaan ) Dr. Darol Arkum BAPPEDA Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Dosen STISIPOL Pahlawan 12 Bangka Belitung) (ilhamnirusydi@yahoo.com) ABSTRAK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah yang berkelimpahan dengan sumber daya alam yaitu penghasil timah terbesar ke-2 di dunia setelah China. Di era reformasi dan otonomi daerah, pemerintah pusat dan daerah telah memformulasikan berbagai perubahan kebijakan (policy change) di bidang pertambangan timah. Pertanyaan utama penelitian ini adalah sebagai daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah apakah telah berdampak positif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, indeks eksploitasi ekonomi dan tingkat kerusakan lingkungan hidup . Penelitian ini mengintergrasikan pendekatan dan alat analisis dimensi ekonomi, spasial, dan kelembagaaan. Temuan utama studi ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap sektor pertambangan selama ini telah membuktikan Provinsi ini ternyata terjebak pada model pembangunan “traditional enclave” bukan “new sustainable development”. Beberapa Kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berbasis sektor pertambangan memiliki persoalan dalam capaian prestasi pembangunan ekonomi dan pembangunan kesejahteraan sosial dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, indeks eksploitasi ekonomi dan tingkat kerusakan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif (mixed method). Metode kuantitatif digunakan untuk menganalisis pendekatan ekonomi, spasial dan kelembagaan. Untuk mempertajam analisis digunakan metode kualitatif agar diperoleh analisis yang lebih mendalam dan komprehensif. Pendekatan kualitatif terutama juga dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep teoritis dan temuan empiris praktik pembangunan pertambangan yang berdampak positif dan negatif di beberapa negara maju dan berkembang terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bagi keberlangsungan generasi mendatang. Data yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, indeks gini, indeks eksploitasi ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan indeks lingkungan hidup dengan unit analisis 7 kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode pengamatan tahun 2004-2014. Temuan utama penelitian membuktikan bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami gejala traditional enclave. Selama periode 2004-2013, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat. Namun, masih terdapatnya beberapa kabupaten/kota yang mengalami tingkat kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, eksploitasi ekonomi yang tinggi, dan rendahnya indeks pembangunan maanusia, dan kerusakan lingkungan hidup khususnya daerah yang berbasis pada sektor pertambangan. Namun, daerah yang telah melakukan transformasi struktural telah memiliki perubahan mendasar dalam prestasi pencapaian indikator makro pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya alam yang tidak terbaharui tidak dapat diandalkan sebagai sektor utama penggerak pembangunan ekonomi daerah di masa depan melainkan harus bertransformasi ke sektor yang berbasis sumber daya alam yang terbaharui. Temuan analisis ekonomi, spasial, dan kelembagaan juga menunjukkan bahwa ketergantungan daerah terhadap industri pertambangan timah juga belum memberikan dampak positif ekonomi langsung dan fiskal bagi pembangunan daerah. Temuan penelitian ini menawarkan implikasi kebijakan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus segera melakukan transformasi struktural ekonomi dari ketergantungan terhadap kebijakan sektor pertambangan ke arah kebijakan sektor pariwisata agar untuk terwujudnya pembangunan berkelanjutan bagi keberlangsungan generasi mendatang. Dengan mengaplikasikan analisis dimensi ekonomi, spasial dan kelembagaan dihasilkan rekomendasi kebijakan diharapkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat perlu mendukung dengan merumuskan ulang kebijakan di bidang pertambangan agar tidak terjadinya tumpang tindih kebijakan antar sektor yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif yang mampu mengatasi persoalan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan dan antarwilayah serta pengelolaan mutu lingkungan hidup sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan Nawa Cita Pemerintahan Presiden Joko Widodo.