Solusi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Berkelanjutan

JAKARTA – Peran kolaborasi dan koordinasi pelaku kepentingan untuk saling berembuk, menyusun kerangka kebijakan pengadaan barang dan jasa berkelanjutan,  sangat penting untuk membantu Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) agar mampu mewujudkan bisnis berwawasan lingkungan dan sosial. Selain itu, hal ini juga menjawab tantangan yang dialami UMKM yaitu integrasi implementasi pengadaan barang dan jasa berkelanjutan, kesesuaian kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta sinkronisasi katalog pusat dan daerah.

“Selalu ada fitur dalam pengembangan kebijakan, di mana pun berada. Pertama, dari sisi political economy, sebaiknya kita membuat perencanaan, tapi keputusan di pemerintah tidak hanya satu orang yang memegang keputusan. Kedua, sisi pelaku usahanya, di mana ada gap antara keinginan dengan kemampuan. Hal ini yang perlu kita jembatani,” kata Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A.A. Teguh Sambodo dalam Hackathon/Co-Design Workshop SEED Policy Lab for Sustainable Procurement yang diselenggarakan secara daring pada Senin (18/10).

Direktur Teguh menekankan bahwa dalam pengembangan kebijakan ini dibutuhkan satu pintu untuk mendorong lebih kuat, baik dari sisi kolaborasi, database, dan lainnya. Salah satu strategi tersebut dilaksanakan melalui Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran atau KRISNA, sistem aplikasi bersifat real-time, dapat diakses melalui situs internet, dan menggunakan satu data terpusat serta terintegrasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB). Sistem ini mempermudah proses administrasi dan mendukung penggunaan informasi oleh berbagai k/l sehingga dapat saling bertukar informasi lebih cepat. Sistem aplikasi ini menjadi tools untuk melayani proses integrasi perencanaan, penganggaran dan informasi kerja sehingga setiap k/l perlu tetap menjaga substansinya.

“Karena dengan masuk KRISNA, setidaknya pemerintah mempunyai pegangan terkait program. Selain itu, bisa juga menjadi database untuk kolaborasi antar lintas lembaga dan kementerian. Di sisi lain, dari KRISNA membuka peluang untuk adanya feedback yang akan dimanfaatkan untuk evaluasi internal. Kerja sama dengan berbagai lembaga di tingkat KRISNA dapat meningkatkan literasi, pada saat yang sama juga mendorong IKM dan UMKM semakin meningkatkan kapasitasnya,” tutur Direktur Teguh.

Dalam mengembangkan UMKM, dibutuhkan kerja sama dalam membangun kapasitas dari dua sisi. Pertama, adalah skema pengadaan barang dan jasa berkelanjutan di Indonesia yang membutuhkan kelengkapan, baik dari database maupun dari program-programnya. Selain itu, tidak semua daerah memiliki pengampu yang selengkap daerah lain, sehingga dibutuhkan penguatan dalam kolaborasi. Kedua, kerja sama dengan lembaga lain terus digulirkan. "Saya berharap hal ini bisa digulirkan dan juga direplikasi dengan lembaga lain,” ujar Direktur Teguh.

“Kriteria dari desain solusi, yaitu akses, memberikan kemudahan untuk  mendapatkan informasi dari program dan seluruh proses yang dilakukan dalam pengadaan barang dan jasa, mekanisme waktu yang sesuai antara pengadaan program, termin pembayaran, serta proses administrasi pendaftaran dan pelaporan yang paham UMKM, sistem yang terintegrasi sehingga tidak ada tumpeng tindih dan pengulangan proses pengadaan barang dan jasa, dan adanya sistem sertifikasi untuk produk dan pelaku usaha dari UMKM,” tutup Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari/Tim Kerja PLSP Desriko Malayu Putra.