Workshop Policy Lab for Sustainable Procurement 2 RIDF 2021 : Diskusi Tantangan UMKM dalam Mengakses Pasar Pengadaan

October 06, 2021

JAKARTA – Sebagai negara dengan populasi keempat terbesar di dunia, Indonesia diproyeksikan mempunyai bonus demografi pada 2030. Dari hasil survei World Economic Forum, sebesar 35,5% pemuda Indonesia di rentang usia 15-30 tahun ingin menjadi pengusaha. Persepsi itu merupakan yang tertinggi di ASEAN. 

“Potensi tenaga kerja dan kekuatan ekonomi yang besar di Indonesia perlu didukung oleh iklim usaha yang baik termasuk untuk kegiatan wirausaha. Dalam RPJMN 2020-2024, Kemenkop UKM terkait kewirausahaan UMKM dan koperasi memiliki agenda memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, dengan target indikatornya adalah rasio kewirausahaan nasional sebesar 3,9% pada 2024 dan pertumbuhan wirausaha sebesar 4% di 2024,” kata Kepala Bidang Peningkatan Peran Dunia Usaha, Industri, dan Pendidikan Kemenkop UKM Elvira Rosa dalam Workshop Policy Lab for Sustainable Procurement (PLSP) Road to Indonesia Development Forum (RIDF) 2021, yang diselenggarakan Rabu (6/10). 

Elvira menekankan target ini dapat tercapai dengan kolaborasi berbagai stakeholder diantaranya pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia pendidikan, lembaga inkubator yang berasal dari dunia pendidikan, dll. 

Menurut CEO Instellar/Tim Kerja PLSP Romy Cahyadi, UMKM mempunyai potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ada empat peran UMKM dalam pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Pertama, UMKM memiliki potensi untuk menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan. Kedua, UMKM aktif di sektor-sektor utama untuk pertumbuhan hijau. Beberapa sektor UMKM mempunyai concern dalam menyelesaikan masalah lingkungan. Dari sekian banyak UMKM yang melakukan  usaha ke social entrepreneurship, ada 3 sektor utama yg paling besar yaitu industri kreatif, pertanian dan perikanan, dan pendidikan. Ketiga, UMKM mengatasi ketidaksetaraan melalui dampak sosial. Secara kepemilikan, UMKM cukup banyak dimiliki pelaku usaha perempuan yang memiliki peran besar di sisi ekonomi, sehingga jika mendorong UMKM berarti mendorong ekonomi. Keempat, potensi yang belum tergarap di sektor ekonomi, seperti masih banyak ruang untuk meningkatkan produktivitas, integrasi pasar global yang masih rendah, dan penelitian dan pengembangan yang masih sedikit.

“Peran pemerintah adalah dengan memberi dukungan berupa kebijakan terkait sektor UMKM, diantaranya rancangan UU Kewirausahaan Nasional, program UMKM go online, Sejuta Domain, dan 100 Startup Digital. Lalu, Masterplan Pengembangan Industri Nasional 2015-2035 dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Semua ini mendukung UMKM berkembang lebih cepat,” tutur Romy. 

Ia menjelaskan tantangan yang dihadapi UMKM di Indonesia untuk mencapai skala pertama yaitu akses pasar dan akses pembiayaan. “Pertama akses pasar, yaitu sering terhalang oleh informalitas dan kurangnya validasi model bisnis, kurangnya publisitas, dan instrumen pemasaran lainnya. Kedua, akses pembiayaan, yaitu rendahnya tingkat inklusi dan manajemen keuangan, persyaratan agunan, dan peraturan yang memberatkan,” kata Romy.

Workshop PLSP yang berlangsung selama tiga hari ini, yakni 5-7 Oktober 2021, merupakan diskusi yang membahas pembangunan berkelanjutan, tantangan yang dihadapi UMKM dalam mengakses pasar pengadaan, dan kegiatan pengadaan pemerintah kabupaten dalam upaya memanfaatkan peluang untuk membeli produk dan layanan cerdas iklim buatan lokal. 

Workshop PLSP yang dihadiri kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menawarkan kesempatan bagi pemangku kepentingan ekosistem utama untuk berkontribusi pada penetapan agenda kebijakan, meningkatkan implementasi kebijakan, dan membuat rekomendasi untuk meningkatkan penargetan kebijakan. Kolaborasi lintas kelompok pemangku kepentingan, meliputi praktisi kebijakan hingga organisasi pendukung UMKM dan UKM, sangat penting untuk bersama-sama membentuk lanskap kebijakan Indonesia dan menciptakan iklim kebijakan yang kondusif dan suportif bagi UMKM.  

Workshop PLSP juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan pada kebijakan yang berhubungan dengan UMKM eco-inclusive hingga mengembangkan prototipe solusi dari tantangan yang dihadapi.  Program ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi strategis dan pola implementasi yang dapat digunakan pembuat kebijakan, baik nasional maupun regional, sebagai pedoman untuk pengembangan dan pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan.


--> -->