Pemerintah Dorong Ekosistem Ekonomi Digital untuk Meningkatkan Produktivitas

August 18, 2021

JAKARTA – Di tengah perjuangan dalam menghadapi pandemi Covid-19, karakter berani untuk berubah, berani untuk mengubah, dan berani untuk mengkreasi hal-hal baru, merupakan fondasi penting untuk membangun Indonesia Maju. Saat ini, Indonesia telah berusaha bermigrasi ke cara-cara baru di era Revolusi Industri 4.0 agar bisa bekerja lebih efektif, lebih efisien, dan lebih produktif. Pasalnya, pandemi Covid-19 membuat akselerasi inovasi semakin menyatu dalam keseharian kehidupan masyarakat. Untuk itu, pemerintah terus mendorong pengembangan ekosistem ekonomi digital untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.

"Partisipasi dalam ekonomi digital ini sangat penting karena potensinya yang sangat besar dan mempermudah UMKM untuk masuk ke rantai pasok global," tutur Presiden RI Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, pada Senin (16/8).

Digitalisasi UMKM yang masuk ke aplikasi perdagangan elektronik dan lokapasar jumlahnya terus bertambah. Sampai Agustus 2021, sudah lebih dari 14 juta UMKM atau 22 persen dari total UMKM yang sudah bergabung dengan aplikasi perdagangan elektronik. Pada 2020, nilai transaksi perdagangan digital Indonesia mencapai lebih dari Rp 253 triliun. Nilai ini diperkirakan akan meningkat menjadi Rp 330,7 triliun pada 2021.

"Peningkatan kelas pengusaha UMKM menjadi agenda utama. Berbagai kemudahan disiapkan untuk menumbuhkan UMKM, termasuk kemitraan strategis dengan perusahaan besar, agar cepat masuk dalam rantai pasok global. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk UMKM, serta meningkatkan pemerataan dan kemandirian ekonomi masyarakat," ujar Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga menyampaikan pemerintah telah meluncurkan Online Single Submission (OSS) yang sangat mempermudah semua level dan jenis usaha, terlebih bagi jenis-jenis usaha yang berisiko rendah. "Urusan perizinan, pengurusan insentif dan pajak bisa dilakukan jauh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih mudah. Kesempatan ini harus dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya," kata Presiden Jokowi. Di samping itu, program Bangga Buatan Indonesia terus digencarkan pemerintah, sembari meningkatkan daya saing produk lokal dalam kompetisi global.

Presiden Jokowi menambahkan bahwa struktur ekonomi Indonesia selama ini lebih dari 55 persen dikontribusikan oleh konsumsi rumah tangga, ke depannya terus dialihkan menjadi lebih produktif dengan mendorong hilirisasi, investasi, dan ekspor. Penyelesaian pembangunan infrastruktur yang memurahkan logistik, untuk membangun dari pinggiran dan mempersatukan Indonesia juga terus diupayakan. Reformasi struktural dalam rangka memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan pun tetap menjadi agenda utama.

"Pengembangan SDM berkualitas tetap menjadi prioritas. Penyelesaian pembangunan infrastruktur yang memurahkan logistik, untuk membangun dari pinggiran dan mempersatukan Indonesia, terus diupayakan. Reformasi struktural dalam rangka memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tetap menjadi agenda utama," kata Presiden Jokowi.

Sementara itu, realisasi investasi Indonesia periode Januari-Juni 2021 (tidak termasuk sektor hulu migas dan jasa keuangan) setidaknya mencapai Rp 442,8 triliun, dengan rincian 51,5 persen di luar Jawa dan 48,5 persen di Jawa. Investasi ini menyerap lebih dari 620 ribu tenaga kerja Indonesia. Penambahan investasi dalam beberapa bulan ke depan ditargetkan hingga mencapai Rp 900 triliun, serta menciptakan lapangan kerja baru, dan menggerakkan perekonomian secara lebih signifikan.

Strategi pemerintah selama ini membuahkan hasil dengan pada kuartal II-2021 pertumbuhan ekonomi mencapai 7,07 persen dan tingkat inflasi yang terkendali di angka 1,52 persen dibandingkan tahun lalu. Dengan berpijak reformasi struktural, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022 berkisar 5-5,5 persen.

Dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2022, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menekankan strategi pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah 2022 berfokus pada industri, pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, infrastruktur, transformasi digital, hingga pembangunan rendah karbon. Langkah implementasi strategi tersebut di antaranya melalui peningkatan nilai tambah sektor industri, peningkatan peran UMKM terhadap ekonomi nasional, dan peningkatan pemerataan dan kualitas layanan digital, serta peningkatan pemerataan infrastruktur. “Sasaran pembangunan itu merupakan agregasi dari pelaksanaan program-program pembangunan dan merupakan hasil kesepakatan berbagai pihak, termasuk dengan kementerian dan lembaga,” kata Menteri Suharso.


--> -->