Artikel Opini Menteri PPN Bambang Brodjonegoro: Perencanaan Pembangunan Bottom-up untuk Pembangunan Inklusif

Indonesia Development Forum 2019 menghasilkan 4 Pilar Rekomendasi Kebijakan yang ditampilkan dalam 4 infografik.

Bangsa Indonesia telah merayakan hari kemerdekaan yang ke-74. Tema yang dipilih tahun ini “SDM Unggul Indonesia Maju” selaras dengan peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang menjadi fokus pembangunan ke depan. Kita memang sudah tidak dapat menutup mata akan pentingnya menitikberatkan pembangunan ekonomi pada manusia Indonesia, terlebih dengan puncak bonus demografi yang sudah semakin di depan mata. Dalam tiga hingga empat tahun mendatang, negara kita akan mulai menikmati puncak bonus demografi dengan jumlah angkatan kerja muda jauh memimpin dalam struktur kependudukan.

 

Kita bangga melihat semakin hari semakin tinggi minat anak muda Indonesia untuk turut berperan aktif dalam pembangunan. Pimpinan-pimpinan perusahaan teknologi dengan valuasi jutaan hingga miliaran dolar adalah generasi milenial yang seperti terus berpacu untuk bisa membawa Indonesia hingga ke level global. Semakin hari minat generasi muda akan dunia wirausaha pun semakin terasa dengan menjamurnya perusahaan-perusahaan rintisan yang sebagian besar menempatkan solusi pada permasalahan sosial-ekonomi kemasyarakatan sebagai core business dari upayanya.

 

Sebutlah Aruna Indonesia, yang menjadi salah satu pembicara pada gelaran Indonesia Development Forum (IDF) 2019 pada 22-23 Juli yang lalu, sebuah perusahaan rintisan yang dibangun untuk memutus rantai tengkulak di industri perikanan dan membawa kesejahteraan bagi nelayan Indonesia. Sebagai negara maritim, ide gemilang dari para pendirinya yang merintis usaha ini dari sejak usia 20-an memberi harapan baru untuk sektor yang sudah sepantasnya menjadi salah satu tulang punggung ekonomi.

 

Namun, di tengah arena saing tanpa batas ini kita juga harus menerima fakta bahwa angkatan kerja kita masih didominasi oleh lulusan tingkat Sekolah Dasar, sebanyak 24 persen. Hampir tanpa kemampuan yang mumpuni untuk mengejar pesatnya perkembangan di industri, kelompok ini akan menjadi yang pertama tergerus oleh kerasnya persaingan dunia kerja di era serba cepat ini.

 

Meski pada Mei 2019 yang lalu Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari dimensi pengetahuan yang dilihat dari Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terus membaik, hal ini tidak serta-merta menciptakan pertumbuhan yang agresif pada angka partisipasi angkatan kerja. Pendidikan vokasi yang diharapkan mampu mempercepat penetrasi partisipasi angkatan kerja juga belum menunjukkan hasil maksimal seperti yang diharapkan, karena adanya link and match yang belum terstruktur dengan baik dalam sistem pendidikan. Reformasi struktural dan perbaikan kurikulum pada pendidikan vokasi menjadi salah satu materi diskusi utama pada IDF 2019, yang mengambil tema “Mission Possible: Memanfaatkan Peluang Pekerjaan Masa Depan untuk Mendorong Pertumbuhan Inklusif.”

 

Rekomendasi ketenagakerjaan

Menyusun peta jalan ketenagakerjaan Indonesia menjadi salah satu keluaran yang ditargetkan oleh Bappenas pada penyelenggaraan IDF 2019. Forum ini melibatkan lebih dari 245 pembicara nasional dan internasional serta lebih dari 2.900 peserta, yang di antaranya adalah 80 orang penyandang disabilitas.

 

Sejak awal penyelenggaraannya di 2017, IDF memang didesain sebagai pijakan bagi penyusunan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia, dengan melibatkan ide dan gagasan dari akar rumput, akademisi, mitra pembangunan dan peminat pembangunan lainnya. Tahun ini empat pilar rekomendasi kebijakan terkait ketenagakerjaan berhasil diciptakan dari 41 sesi diskusi yang berlangsung dengan sangat produktif selama dua hari ini.

 

Empat rekomendasi kebijakan tersebut antara lain, pertama, mendorong pembentukan dan pertumbuhan usaha baru. Kedua, modernisasi usaha rumah tangga dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar berdaya saing global. Ketiga, mempromosikan kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif. Keempat, mempersiapkan tenaga kerja dengan keahlian masa depan. Rekomendasi-rekomendasi ini tidak lahir dari ruang kosong, melainkan berangkat dari pengalaman dan pengetahuan para pelaku pembangunan. Sejumlah praktik baik terkait poin-poin rekomendasi itu juga telah maupun sedang dikerjakan oleh berbagai pihak.

 

Seiring rekomendasi tersebut, pembangunan ke depan perlu diarahkan untuk menyelaraskan program-program yang dapat mendukung terciptanya SDM kompetitif, mengundang investasi produktif guna membuka lapangan kerja, serta memanfaatkan terobosan ekonomi digital dan kreatif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perlu ada penguatan regulasi yang mendukung serapan tenaga kerja inklusif.

 

Sektor industri perlu didorong memberikan kesempatan, fasilitas dan jenis pekerjaan bagi kelompok rentan. Penciptaan norma sosial bebas stigma juga perlu ditingkatkan guna mendukung kelompok rentan. Untuk merealisasikan rekomendasi tersebut, kerja sama antara pemerintah, swasta, institusi pendidikan, serikat pekerja, masyarakat sipil, serta mitra pembangunan sangat diperlukan.

 

Berbagai ide dan praktik baik yang disajikan dalam IDF 2019 akan menjadi masukan penting dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan demikian, strategi penciptaan kesempatan kerja dalam RPJMN bisa menjadi lebih partisipatif dan mempertimbangkan kondisi terkini yang sedang berkembang.

 

Proses curah gagasan dalam IDF 2019 yang telah usai juga bisa menjadi contoh untuk mendorong kolaborasi dalam perencanaan pembangunan ke depan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Pelibatan berbagai pelaku pembangunan, termasuk di dalamnya generasi milenial dan kelompok rentan, akan lebih bisa menjamin tersusunnya perencanaan yang sesuai kebutuhan guna mencapai tujuan pembangunan inklusif.

 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Prof. Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro