IDF 2019: Menggali Ide Inovatif Peningkatan Kualitas SDM

IUlfah Alifia dan Rezanti Putri, researcher, The SMERU dalam Sesi Ideas & Innovation Marketplace: Co-creating and Collaborating

Berdasarkan data ketenagakerjaan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Februari 2019, tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh angkatan kerja tamatan sekolah dasar (SD), yaitu sebesar 24,1 persen. Angka ini menjadi motivasi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih mendorong upaya peningkatan kualitas modal manusia Indonesia.

 

Melalui Indonesia Development Forum (IDF) 2019, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menggali ide inovatif dan gagasan terkait isu tersebut yang menjadi salah satu fokus diskusi dengan tema besar “Mission Possible: Memanfaatkan Peluang Kerja Masa Depan untuk Mendorong Pertumbuhan Inklusif”.

 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia berawal dari memerhatikan hak layanan dasar, seperti akses untuk fasilitas kesehatan dan jaminan tenaga kerja melalui program perlindungan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu praktik baik dipaparkan oleh dr. Yusuf Nugraha dengan mengangkat studi kasus program berobat gratis dengan menukarkan 10 botol plastik bekas.

 

“Program ini berawal dari keprihatinan saya melihat masyarakat Indonesia yang masih banyak hidup dalam kemiskinan, jauh dari kebersihan lingkungan hidup dan kesehatan. Melalui program ini, kami bekerja sama dengan pengepul dan sampai saat ini sudah berhasil mengumpulkan 14.000 botol bekas,” urai dr. Yusuf.

Praktik baik lainnya dilakukan oleh Agen Perisai yang terjun langsung bertemu masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan angka perekrutan tenaga kerja informal untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

 

“Tantangan yang kami hadapi tidak jauh dari mindset masyarakat yang masih malas keluar uang untuk kesehatan sendiri dan masih kurangnya edukasi mengenai pentingnya BPJS ketenagakerjaan. Oleh karena itu, saya tergerak untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya BPJS Ketenagakerjaan melalui Agen Perisai. Sebagai agen, saya bekerja sebagai perpanjangan tangan pemerintah,” papar penggagas gerakan Agen Perisai BPJS Ketenagakerjaan, Bernadetta Tri Handayani.

 

Membenahi Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas SDM

 

Direktur Solve Education and Development, Talitha Amalia memaparkan kisah tentang praktik baik dalam membantu penyediaan akses pemuda kurang mampu dan penyandang disabilitas untuk pendidikan praktis dan peluang kerja dengan memanfaatkan teknologi dalam membangun koneksi.

 

Sementara, Andri Rizki Putra, Pendiri Yayasan Pemimpin Anak Bangsa (YPAB) berbicara tentang kesetaraan dalam pendidikan nonformal.

 

“Pada awalnya terjadi penolakan dan banyak kritik dari target sasaran YPAB. Kami merespon kritik, seperti kita tidak mempunyai danam tetapi ‘we have goals’. Kami tidak hanya mengejar ijazah karena transfer of knowledge takes time,” katanya. 

 

Menurut Andri, integritas dan kejujuran akan menciptakan kualitas pelajar yang di kemudian hari akan menjadi pengambil keputusan yang baik.

 

“Apa yang menjadi tolok ukur keberhasilan kami seperti tagline kami adalah mimpi yang bertanggung jawab. Di samping dengan mengejar ijazah, apa mereka akan diterima di market,” tambah Andri dalam Sesi Innovate Improving The Quality of Human Capital.

 

Sementara itu, dalam Sesi Innovate- Accelerating Structural Transformation, Putri Alam, Head, Public Policy and Government Relations, Google Indonesia menggarisbawahi pentingnya menggenjot kemampuan pemecahan masalah bagi SDM Indonesia. Putri menilai pemerintah harus merangkul semua pemangku kepentingan.

 

“Terlalu banyak masalah yang Indonesia punya, di mana pendidikan harus mengajarkan kemampuan komputasional, problem solving,” kata Putri.

 

Terkait masalah pendidikan, guru menjadi kunci utama yang harus diperhatikan. Ulfah Alifia, peneliti dari The SMERU Research Institute berbicara tentang  Program Pendidikan Profesi Guru pada Sesi Ideas & Innovation Marketplace: Co-creating and Collaborating. Ia memaparkan tentang program pendidikan profesi guru selama setahun, baik untuk lulusan sarjana kependidikan maupun non kependidikan. Ia menyampaikan rekomendasi agar guru mengikuti program ini. Sebagai bonus, mereka akan mendapatkan sertifikat.

 

“Program ini dibuat oleh pemerintah dengan harapan bisa mengatasi masalah kependidikan seperti pendistribusian guru yang kurang merata dan kualitas guru yang di bawah standar pemerintah,” katanya. 

 

Mohammad Fahmi, Dosen dan Peneliti Departemen Ekonomi Universitas Padjadjaran dalam Sesi Imagine - Improving the quality of Human Capital menyampaikan beberapa faktor yang berhasil mendorong Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pertama, Amandemen UUD 45 untuk desentralisasi belanja pemerintah untuk bidang pendidikan. Kedua, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang memungkinkan sekolah dapat mengatur otonominya sendiri. 

 

“Ketiga, program Indonesia Pintar yang membuat masyarakat miskin bisa sekolah tanpa perlu memikirkan biaya,” katanya.

 

Ia juga menyebut program zonasi salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan semata-mata menghilangkan sekolah favorit. Secara tidak langsung juga bertujuan untuk mendistribusikan guru-guru berkualitas bagus ke sekolah-sekolah yang minim kualitas.

 

Hasil dari diskusi IDF 2019 akan menjadi bahan pertimbangan Pemerintah dalam penyusunan peta jalan ketenagakerjaan, sehingga peningkatan produktivitas tenaga kerja benar-benar terealisasi. Pemerintah pun akan berkomitmen untuk menjadi mitra suportif untuk inisiatif-inisiatif baik terkait pengembangan kualitas SDM Indonesia yang datang dari perusahaan maupun individu.