Integrasikan Perencanaan

Perkembangan teknologi adalah salah satu faktor yang mesti diantisipasi dalam perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, strategi nasional tengah disusun.

JAKARTA, KOMPAS Perencanaan yang tepat merupakan hal penting untuk mencapai Indonesia maju. Selain mengantisipasi perkembangan teknologi, perencanaan nasional mesti terintegrasi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals sekaligus mengakomodasi aspirasi masyarakat.

”Suatu negara yang ingin maju selalu merencanakan dengan baik apa yang ingin dilakukannya,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pidato kunci pembukaan Forum Pembangunan Indonesia 2019 (Indonesia Development Forum/IDF) di Jakarta, Senin (22/7/2019).

Forum dialog nasional tentang pembangunan tersebut digelar Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Pemerintah Australia.

Menurut Wapres Kalla, sejak Indonesia merdeka, pemerintah membangun berdasarkan perencanaan. Model direncanakan dari atas ke bawah. Namun, dalam beberapa tahun terakliir, pemerintah juga menjaring aspirasi melalui musyawarah perencanaan pembangunan nasional yang berjenjang, mulai dari daerah hingga pusat.

Perencanaan nasional, tambah Wapres Kalla, juga harus di integrasikan dengan komitmen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang diterapkan secara internasional. SDGs bertujuan memberantas kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Perkembangan teknologi, menurut Wapres Kalla, juga merupakan faktor yang harus diantisipasi dalam perencanaan pembangunan nasional. Sebab, perubahan teknologi mengubah perilaku manusia.

Indonesia tidak boleh hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga menjadi bagian dari rantai inovasi. Untuk itu, peran pendidikan dan generasi muda menjadi sangat strategis. Strategi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menyampaikan, strategi nasional penciptaan lapangan kerja masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Penciptaan lapangan kerja disesuaikan dengan perkembangan zaman agar angka pengangguran bisa terus ditekan.

Mengutip data Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia per Februari 2019 sebesar 5,01 persen. Pada periode itu, ada 6,82 juta orang menganggur.

"Lapangan kerja harus mengadopsi digitalisasi maupun revolusi industri. Perkembangan teknologi ini akan memperbaiki produktivitas yang berimbas pada pertumbuhan ekonomi,” kata Bambang dalam konferensi pers Forum IDF 2019, Senin.

Menurut Bambang, perkembangan teknologi dan revolusi industri mungkin menghilangkan beberapa jenis pekerjaan. Namun, di sisi lain, akan ada pekerjaan baru yang dibutuhkan pasar ekonomi digital.

"Indonesia berupaya menangkap peluang itu dengan menyusun strategi nasional penciptaan lapangan kerja. Namun, detail strategi nasional masih dirumuskan,” ujarya.

Menteri Perindustrian Airlangga Ilartarto mengemukakan kebijakan revolusi industri 4.0 yang diusung pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 1-2 persen pada 2018-2030 dengan jumlah penciptaan lapangan kerja lebih dari 10 juta per tahun. Kontribusi industri manufaktur bisa lebih dari 25 persen.

Duta Besar Australia untuk Indonesia Gary Quinlan mengatakan, hampir semua negara di dunia menghadapi tantangan transformasi digital. (LAS/KRN)

Sumber : Kompas Cetak 23 Juli 2019