Indonesia-Australia Bahas Tantangan Pembangunan SDM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas bersama Pemerintah Australia melalui Knowledge Sector Indonesia (KSI) mencari solusi atasi tantangan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Pertukaran gagasan dan pertemuan dengan topik tersebut dihadirkan dalam Indonesia Development Forum (IDF) 2019 pada Senin (22/7) dan Selasa (23/7) di Jakarta Convention Center, Jakarta.

Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan, penting bagi Indonesia untuk menyusun strategi terkait SDM. Tujuannya, menyongsong persaingan pasar kerja global yang semakin kompetitif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih pesat.

"Apabila dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, kualitas SDM Indonesia menurut data Human Development Index (HD) masih berada di peringkat menengah," tuturnya dalam pembukaan IDF, Senin (22/7).

Forum dua hari ini menjadi wadah bagi praktisi pembangunan di sektor publik, swasta dan nirlaba. Mengangkat tema Mission Possible: Memanfaatkan Peluang Pekerjaan Masa Depan untuk Mendorong Pertumbuhan Inklusif, IDF 2019 menghadirkan lebih dari 250 pembicara nasional dan internasional. Mereka berangkat dari latar belakang industri dan sektor yang beragam.

Ada delapan subtema IDF 2019 yang akan diangkat. Di antaranya, mempercepat transformasi struktural, reformasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi untuk pekerjaan masa depan hingga meningkatkan kualitas modal manusia. Semua partisipan dapat berperan aktif dalam menyampaikan masukannya terkait pekerjaan masa depan kepada Kementerian PPN/ Bappenas.

Duta Besar Australia untuk Indonesia Gary Quinlan menjelaskan, salah satu target utama kerja sama Australia-Indonesia adalah untuk menurunkan ketidaksetaraan melalui reformasi kebijakan. Tujuannya, agar pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat tercapai.

Quinlan memastikan, Australia terus berkomitmen untuk mendukung upaya Indonesia dalam meningkatkan fleksibilitas dan inklusivitas tenaga kerja. Diharapkan, mereka dapat terus bersaing di tingkat global dan beradaptasi dengan perubahan pola kerja yang cepat.

"Kami harap dukungan terhadap kegiatan ini dapat memberikan kontribusi bagi pembentukan kebijakan berbasis bukti demi angkatan kerja Indonesia yang lebih maju," katanya.

Dalam IDF 2019, Kementerian PPN/ Bappenas menghadirkan provinsi percontohan untuk berbagi mengenai praktik terbaik pembangunan di daerah tersebut. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dipilih untuk mengisi sesi khusus ini. Mereka dinilai berhasil dalam menduduki posisi kedua terendah dalam Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara nasional selama dua tahun berturut-turut, 2017 dan 2018.