IDF 2019: Belajar dari Inovasi Pemerintah Daerah Juara Perencanaan Pembangunan

Sejumlah daerah melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan peluang kerja melalui berbagai inovasi.  Di Jawa Tengah misalnya, peningkatan modal manusia dilakukan melalui sektor kesehatan sejak dini.  Antara lain melalui  peningkatan kesehatan ibu hamil dan balita.  

“Desa dilibatkan untuk melihat seberapa banyak orang hamil di desa itu. Semua didata, karena desanya banyak, kita libatkan mahasiswa,” kata Prasetyo Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Prasetyo Ariwibowo.

Pernyataan disampaikan salam sesi Inspire Indonesia Development Forum (IDF) 2019  berjudul “2019 Regional Development Award Winners”.  
Dari sisi Meningkatkan Kualitas Modal Manusia, program untuk ibu hamil dan balita ini dilakukan karena berdasarkan hasil kajian penyebab angka kematian ibu dan bayi karena kurang informasi yang jelas. Misalnya, banyak ibu hamil yang berisiko tinggi tapi tidak terdeteksi.
“Ibu hamil dengan risiko tinggi ini kan harus dikelola khusus,” tambahnya.  

Di sisi Reformasi Sistem Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Pekerjaan Masa Depan, terobosan Jawa Tengah adalah program boarding school untuk siswa miskin yang berprestasi.

“Di Jawa Tengah ada tiga; di Semarang, Pati, dan Purbalingga. Hampir 100 persen lulusannya terserap di lapangan,” tambahnya.  
Pemerintah berkoordinasi dengan swasta untuk menentukan kurikulum agar lulusan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, antara lain otomotif, teknologi pertanian, elektronik, dan listrik.  

“Nanti akan dikembangkan menjadi 15 boarding school pada 2020,” tambah Prasetyo.  

Selain boarding school, SMK swasta juga dibantu dengan Bantuan Operasi Sekolah untuk bisa mendorong SMK menyediakan fasilitas untuk memberi pendidikan dan latihan yang sesuai permintaan dunia kerja.  

Kita beralih ke Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Peraih Perencanaan Pembangunan Terbaik Nasional 2019.  Tanah Datar memiliki sumber daya alam sangat terbatas.  

“Tanah datar APBD hanya punya Rp1,3 Triliun dan PAD (Pendapatan Asli Daerah) 125-129 miliar untuk memutar roda pembangunan,” kata Bupati Tanah Datar, Irdinansyah Tarmizi.  

Ia menambahkan jajaran pemerintah mencari cara dengan dana yang ada agar bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita konsentrasi pada kualitas Sumber Daya Manusia, pas betul dengan program Pak Jokowi Sekarang, tapi kami lakukan  sudah empat tahun,” urai Irdinansyah.

Peningkatan SDM tersebut lanjut Irdinansyah dilakukan melalui Program Gerbang Cerdas yang meliputi program pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal yang turun-termurun.  

“Motonya adalah tidak ada anak Tanah Datar yang tidak bersekolah hanya gara-gara tidak punya uang, atau gara-gara miskin,” lanjutnya.
Pemkab lantas mencarikan dana pendidikan dari dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dana dari berbagai instansi, Corporate Social Responsibility (CSR), dari perusahaan daerah, dan perusahaan Nasional.  Pemkab Tanah datar juga berupaya membantu siswa Tanah Datar yang lolos ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN), tapi tidak mampu secara finansial agar melanjutkan kuliahnya dengan bantuan pemerintah.

Bagi yang tidak masuk PTN, Pemkab menyediakan program pelatihan keterampilan, misalnya keterampilan kerajinan songket dan tenun. Sekaligus pendidikan ketrampilan ini adalah upaya untuk melanjutkan skill turun temurun yang dimiliki oleh masyarakat Tanah Datar.  
“Kami mendirikan rumah tenun, ada pelajaran dari orang tuanya kepada anaknya,” tambahnya.

Pola-pola di atas, kata Irdinansyah, telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan, turut mengantarkan Kabupaten Tanah Datar meraih predikat Terbaik dalam Perencanaan Pembangunan 2019.

Dalam pengelolaan Mengembangkan Talenta dan Pasar Lokal, Provinsi Papua Barat tengah berbenah mengelola hutan setempat untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk warga lokal. Papua memiliki hutan primer seluas 91.561 hektar yang menjadi rumah bagi beraneka ragam tumbuhan dan satwa liar. Hutan di Papua Barat telah menjadi “dapur”, “apotek”, dan sumber kehidupan bagi masyarakat setempat.
Namun Pemanfaatan hutan oleh penduduk asli Papua Barat saat ini masih dalam skala sub-sistem. Potensi hutan dan penggunaan lahan pada skala masyarakat luas dapat membuka peluang perusahaan pangan serta layanan jasa lingkungan hutan (forest environmental services) di Papua Barat.

Universitas Papua dan Dinas Perkebunan, Perikanan, dan Pariwisata setempat bekerja sama dengan WRI dan Yayasan EcoNusa mengadakan studi “Pangan dan Penggunaan Lahan”. Hasil studi ini merekomendasikan agar para warga asli Papua mengelola ekowisata dan usaha pangan yang berkelanjutan.

Kristian Sauyai, Wakil Asosiasi Homestay Raja Ampat mengatakan bahwa untuk membangun pariwisata di Raja Ampat, harus dengan ekowisata. Hal ini disebabkan oleh daya dukung ekosistem Raja Ampat sangat rentan, sehingga tidak cocok dengan wisata massal. Selain itu,  keanekaragaman hayati Raja Ampat harus terus terlindungi, keragaman budaya harus tetap terjaga, dan terakhir untuk  mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan homestay.

"Kami membuat homestay karena kami mau kelola tanah, hutan, laut dan kekayaan alam kami sendiri. Kami tidak mau investor masuk ke Papua, berikan uang ke masyarakat, lalu mereka kelola tanah kami," kata dalam sesi khusus IDF 2019 bersama Econusa berjudul “Pangan dan Tata Guna Lahan di Papua Barat untuk Penciptaan Lapangan Kerja Bagi Orang Papua”.

Meski demikian untuk mengembangkan ekowisata Dr. Keliopas Krey, dari Universitas Papua  mengatakan,  "Kalau bicara akses ekowisata, Papua butuh akses regional dan internasional. Akses dari mancanegara untuk dapat dengan mudah datang ke Papua yang dibutuhkan."

Provinsi Papua Barat saat ini menjadi satu-satunya Provinsi berkelanjutan yang mengedepankan aspek konservasi dalam pembangunan mereka. Legalitas tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat yang rancangannya diluncurkan pada 2018. Perdasus menjadi fundamental dalam menjaga ekosistem tanah Papua Barat yang jika digabungkan dengan tetangganya, Provinsi Papua, menyumbang 50% keanekaragaman hayati di Indonesia.

Berkaca dari praktik cerdas Pemerintah Daerah mengatasi tantangan untuk peluang kerja masa depan, semoga dapat menular ke Pemerintah Daerah lain untuk terus berbenah menjadi lebih baik. Inspire, Imagine, Innovate, Initiate!