Preview Special Session Inspire IDF 2019 Panel MAMPU: Kerja Layak bagi Perempuan di Sektor Informal

Husnul Hidayah, salah satu buruh migran asal Lombok yang didampingi Program MAMPU dan Mitra MAMPU, Migrant Care.

Kendati angka kemiskinan Indonesia terus turun (9,8 persen), terendah sejak 1999, tingkat kesenjangan gender masih menjadi masalah terbesar. Berdasarkan laporan UNDP pada 2018, Indonesia menempati urutan ke 140 dari 160 negara pada Indeks Ketidaksetaraan Global tahun 2017. Kesenjangan gender masih sangat kentara terutama di bidang pendidikan, kesehatan, keterwakilan politik, dan ketenagakerjaan.

Tiga masalah terkait pekerja sektor informal yaitu, perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, akses kerja layak bagi perempuan kepala keluarga, dan persoalan pekerja rumahan yang sebagian besar perempuan, akan menjadi sorotan dalam Sesi Khusus Program MAMPU pada gelaran Indonesia Development Forum IDF 2019. Sesi Khusus IDF 2019 ini bertajuk Kerja Layak bagi Perempuan di Sektor Informal.

Program MAMPU merupakan Kemitraan Australia-Indonesia untuk Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender. MAMPU bertujuan meningkatkan akses perempuan miskin di Indonesia terhadap layanan penting dan program pemerintah, dan mendukung pencapaian target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG) terkait dalam lima tematik; meningkatkan akses terhadap program-program perlindungan sosial pemerintah, meningkatkan kondisi kerja dan menghapus diskriminasi di tempat kerja, meningkatkan kondisi migrasi tenaga kerja perempuan ke luar negeri, meningkatkan status kesehatan dan gizi perempuan, serta mengurangi kekerasan terhadap perempuan.

MAMPU menyoroti bidang ketenagakerjaan, di mana tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja adalah 55 persen, dibandingkan dengan laki-laki yang mencapai 83 persen (BPS, 2019). Lebih dari setengah (61 persen) perempuan yang bekerja, menggeluti sektor informal.

Sektor informal ini berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Sektor ini menurut catatan BPS, menyerap tenaga kerja di saat sektor formal tidak mampu memfasilitasi, terutama saat pertumbuhan ekonomi melambat. Di samping itu, mayoritas angkatan kerja miskin yang tidak memiliki latar belakang pendidikan memadai sangat bergantung pada sektor-sektor informal.

Pekerja rumahan di Indonesia misalnya, masih menghadapi berbagai kondisi rentan seperti status hubungan kerja yang tidak pasti, upah rendah, posisi tawar lemah, kondisi kerja yang buruk, waktu kerja yang tidak jelas. Selain itu pekerja rumahan tidak memiliki perlindungan jika terjadi perselisihan, fasilitas dan alat kerja minim, dan berbagai persoalan lainnya termasuk belum diakuinya pekerja rumahan di dalam undang-undang ketenagakerjaan. Padahal, mereka berperan penting di dalam rantai produksi berbagai komoditas dalam negeri, mulai dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga perusahaan multinasional. Pekerja rumahan berhak untuk mendapatkan upah yang layak, jaminan sosial, serta perlindungan hukum seperti pekerja lainnya.

Sektor kerja informal lainnya dengan kerentanan tinggi adalah pekerja migran. Indonesia telah menjadi salah satu negara pengirim utama pekerja rumah tangga migran perempuan dalam dua dekade terakhir, dengan tren yang terus meningkat.

Menurut Migrant Care (2016), ada sekitar 4,5 juta pekerja migran Indonesia di luar negeri. 70 persen dari pekerja ini adalah perempuan dan 92 persen dari mereka bekerja secara informal, sebagai pekerja rumah tangga.

Sayangnya, masih banyak dampak negatif yang dialami oleh pekerja migran. Penelitian tentang Perbudakan Modern di Asia Timur (Farsight, 2016) menemukan bahwa eksploitasi dan pelanggaran hak terjadi pada semua fase migrasi pekerja. Laporan ini juga mengungkapkan bahwa pekerja rumah tangga migran pertama kali dari Indonesia sangat tidak menyadari tentang tantangan ini: terlilit hutang, kondisi kerja dan kehidupan di negara migrasi, praktik eksploitatif di negara tujuan, dan praktik eksploitatif selama perekrutan.

Andriko Otang, Direktur Eksekutif Trade Union Right Centre (TURC) Indonesia, akan memandu sesi khusus MAMPU berjudul Kerja Layak bagi Perempuan di Sektor Informal. Tiga pembicara wakil dari mitra-mitra MAMPU akan mengulas soal pekerja sektor informal, yaitu Nani Zulminarni, Direktur Yayasan PEKKA yang akan mengulas soal “Aksesibilitas Kerja Layak Perempuan Kepala Keluarga”. Kedua, Erika Rosmawati, Koordinator Program BITRA, membawakan makalah bertajuk “Kolaborasi Serikat Pekerja Rumahan dan Pemangku Kepentingan”. Bahasan tentang pekerja migran akan disampaikan Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant CARE dengan judul “Perluasan Layanan dan Perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia”.

Bahasan dalam Panel MAMPU ini selaras dengan tema-tema IDF 2019, Mission Possible:  Memanfaatkan Peluang Pekerjaan Masa Depan untuk Mendorong Pertumbuhan Inklusif. Terutama untuk subtema 3: Menciptakan Peluang Kerja yang Inklusif, Subtema 5 Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Berdaya Saing Global, dan subtema 8: Meningkatkan Kualitas Modal Manusia

Program MAMPU mendukung 14 mitra mendampingi perempuan akar rumput di 27 provinsi untuk meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Indonesia. Perlindungan bagi pekerja informal merupakan salah satu isu prioritas yang ditemui di seluruh wilayah program, mengingat mayoritas perempuan akar rumput merupakan pekerja sektor informal, seperti nelayan, pekerja rumahan, penjaga toko, dan lainnya.

Dalam Sesi Inspire, Panel MAMPU akan berbagi inspirasi tentang berbagai upaya yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil dan kelompok perempuan akar rumput dalam memperkecil dan menghilangkan berbagai hambatan dan kerentanan yang mereka hadapi.

Nantikan Sesi Khusus IDF 2019 Panel MAMPU bertajuk Kerja Layak bagi Perempuan di Sektor Informal! Anda dapat berkontribusi dan berkolaborasi bersama mitra Program MAMPU dalam mendukung perjuangan pekerja perempuan di sektor informal. Siapkan juga ide Anda untuk pengorganisasian, advokasi, kolaborasi, dan kemitraan mencapai #KerjaLayak #PekerjaProduktif!